JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Deteksi Pelanggaran Pileg, Bawaslu Maros Bentuk Tim Eunumerator IKP

Reporter:

Muh Iqbal AM

Editor:

Iskanto

Minggu , 26 Agustus 2018 12:11
Deteksi Pelanggaran Pileg, Bawaslu Maros Bentuk Tim Eunumerator IKP

int

MAROS, RAKYATSULSEL.COM— Bawaslu Maros gelar rapat pembentukan Tim Eunumerator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, di kantor Bawaslu Maros, Sabtu (25/08/2018).

Pembentukan ini berdasar pada surat perintah Bawaslu RI dengan nomor : 1322/K.BAWASLU/PM.00.00/VIII/2018, terkait pengumpulan data IKP 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2018.

Hal ini juga sesuai dengan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 tentang tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, yakni dalam poin (a) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/kota, (b) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota, (c) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait, serta pada poin (d), meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pada rapat tersbut, dihasilkan struktur tim, yakni selaku pembina, ketua Bawaslu Maros, Sufirman. Selaku pengarah tim, yakni koordinator divisi Pengawasan & Hubungan antar Lembaga (PHL), Muhammad Gazali Hadis.

Adapun Koordinator Tim Eunumerator tersebut, yakni kordiv Hukum Bawaslu Maros, Amiruddin. Dengan 5 anggota tim yang memilik tugas melakukan wawancara dan mengumpulkan data di 5 instansi terkait.

Kelima anggota Tim tersebut, yakni Hidayat Assaggaf yang bertugas di KPUD Maros, Andi Ahmad di Bawaslu Maros, Mustafa di DKPP,  Idham Halim Chaidir di Polres Maros, serta Awalul Assaggaf di Media massa.

Masa tugas dari tim ini sampai tanggal 30 Agustus 2018. Data tersebut selambat-lambatnya mesti dikirim ke Bawaslu RI pada tanggal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordiv PHL Bawaslu Maros, Muhammad Gazali Hadis.

“Jadi masa tugasnya itu 6 hari kedepan terhitung sejak dibentuknya tim ini. Kelimanya bertugas di masing-masing instansi. Setelah dilakukan pengambilan data, nanti datanya paling lambat tanggal 30 Agustus dikirim melalui sistem online langsung ke Bawaslu RI,” ujar Gazali, Sabtu (25/08/2018).

Gazali (sapaan akrab Muhammad Gazali Hadis) menambahkan, jika tim eunumerator tersebut bertugas untuk mengambil data di 5 instansi terkait.

“Tugas dari tim eunumerator tersebut adalah untuk mewawancarai dan mengambil data, dengan berpedoman pada quisioner terkait IKP tersebut di 5 instansi, yakni Bawaslu, KPUD, DKPP, Kepolisian, Media Massa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gazali menjelaskan, jika tujuan dari pembentukan tim tersebut adalah sebagai wujud deteksi dini terjadinya pelanggaran pemilu 2019 mendatang.

“Tujuannya dibentuknya tim ini adalah sebagai wujud antisipasi, atau deteksi dini oleh Bawaslu terkait pencegahan terjadinya pelanggaran pilpres dan pileg 2019,” tegasnya.

Selain itu, Ia berharap agar tim ini dapat mengerjakan tugas tersebut sebaik mungkin, dan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Pusat. Ia juga berharap instansi terkait dapat bekerjasama demi kelancaran tugas ini.

“Mudah-mudahan tim ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, dan tidak melampaui waktu yang ditetapkan. Kami juga berharap ke 5 instansi ini dapat bekerjasama dalam tugas eunumerator tersebut, yang dimana tujuannya kan kita sama sama inginkan agar dapat diminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu 2019,” ungkapnya.


div>