KAMIS , 24 MEI 2018

Dewan Akan Evaluasi OPD

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 28 April 2018 16:23
Dewan Akan Evaluasi OPD

Kantor DPRD Makassar. (ist)

*Yang Lamban Setor Hasil Kajiannya

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Plt Walikota Makassar, Syamsul Rizal, mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Makassar, yang belum menyetorkan hasil kajiannya terkait lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Center yang terletak di Jalan RA Kartini, yang satu kawasan dengan Lapangan Karebosi.

Dewan pun meragukan keseriusan Pemkot, untuk segera merealisasikan PKL Center ini segera beroperasi. Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir, yang mengatakan lambannya PKL Center beroperasi akibat tidak adanya keselarasan dan koordinasi antara OPD yang satu dengan OPD yang lainnya di Pemkot Makassar.

“Disana kan sudah rampung, tapi kok belum beroperasi malah selalu mengalami penundaan terus menerus. Kalau terus begitu kondisi lapak yang ada di PKL Center ini akan rusak lagi, biaya lagi. Para PKL yang akan menempati juga luntang-lantung karena tak jelas,” ujar Wahab.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti jika antar OPD memang tidak terjalin interkoneksi antara OPD karena lamban mengeluarkan hasil kajian sebagai syarat beroperasinya PKL Center.

Wahab juga mempertanyakan apa yang menjadi kendala dari masing-masing OPD tersebut, sehingga mereka belum menuntaskan hasil kajian terkait PKL Center tersebut.

“Ini kan kesannya OPD ini abaikan PKL Center. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, ada masalah apa sehingga kajiannya belum rampung sampai sekarang ini. OPD jangan seenaknya mengabaikan itu, apalagi pengadaan PKL Center ini ada uang APBD yang bisa jadi sia-sia karena kinerja OPD ini,” ungkapnya.

Legislator asal Fraksi Golkar ini pun meminta agar OPD yang belum menyetorkan kajiannya, untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam melaporkan kendala dalam melaporkan laporan kajian teknisnya untuk PKL Center. Menginggat kondisi PKL ini sudah sangat lamban.

“Saya minta laporkan apa masalahnya, ini juga termasuk pelayanan ke masyarakat. Ini memang butuh kerjasama antar OPD, jadi harus lebih terbuka dan akuntabel. Kalau mereka tidak mampu sampaikan saja, berikan alasan ke publik agar publik menerima dan bisa tahu. Kasian APBD kita karena hanya persoalan interkoneksi antar OPD tidak terjalin, membuat program menjadi terbuang percuma,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengatakan ada beberapa calon pedagang yang mengeluhkan lokasi dan tempat yang disediakan oleh pemerintah kota itu, tidak seperti apa yang menjadi harapan para pedagang.
“Tapi saya tegaskan, tidak boleh pedagang ini yang atur pemerintah. Pedagang harus terima apapun yang diatur oleh pemerintah, selama itu dalam batas yang wajar-wajar saja,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli. Dirinya menegaskan, pimpinan pemerintah Kota Makassar perlu menegaskan kepada bawahannya yang lamban dalam merampungkan kajian PKL Center tersebut.

Ia pun mendesak OPD terkait harus segera merampungkan kajian tersebut secepat mungkin dan tidak menjadikan persoalan PKL Center ini urusan yang paling belakangan.

“Walikota harus tegur itu OPD yang lamban, masa soal kajian saja baru satu OPD yang menyetor. Ini harus dievaluasi. Seharusnya persoalan ini sudah lama rampung.

Sebelumnya, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Johansyah M, mengakui jika saat ini masih ada beberapa OPD yang belum menyetorkan hasil kajiannya terkait PKL Center.

Hanya PD Parkir yang menuntaskan hasil kajiannya, sedangkan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan pihak Kecamatan diketahui hingga saat belum menyampaikan hasil kajiannya.

“Sudah kita mintai, tapi tidak ada pemberitahuannya sampai sekarang kita sangat butuh kajian mereka. Karena hasil kajian itu soal amdal, parkir, keamanan, arus lalu lintas dan dagangan apa yang akan dijual disana,” tutupnya. (*)


div>