MINGGU , 22 JULI 2018

Dewan Bahas Status Tanah Sekolah di Puncak

Reporter:

Editor:

hur

Rabu , 17 Februari 2016 16:19

SINJAI, RAKYATSULSEL.COM – Komisi I DPRD Sinjai, menggelar rapat untuk menindaklanjuti aspirasi warga terkait kejelasan status tanah untuk pembangunan gedung permanen untuk Sekolah di Kampung Boja, Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan, di Ruang Rapat DPRD Sinjai, Rabu (17/2).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I, Musawwir yang diikuti anggota komisi I, Sekretaris Disbunhut, Camat Sinjai Selatan, Kepala Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan dan Mantan Kepala Desa Puncak.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD, Jamaluddin mengingatkan bahwa bila tempat rencana pembangunan sekolah ini merupakan kawasan hutan, maka untuk mengalihkan penggunaan lahannya, maka semua pihak terkait harus bermusyawarah dengan kementerian kehutanan.

“Jadi kalau memang ini benar-benar masuk dalam koordinat kawasan hutan, maka kita harus meminta izin ke kementerian kehutanan. Apakah kementerian memberi izin atau tidak dalam hal pembangunan sekolah ini,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Bambang menegaskan jika kawasan yang digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut memang merupakan kawasan hutan. “Itu memang masuk pada kawasan hutan lindung,” tegasnya.

Hal itu didukung Camat Sinjai Selatan, A Irwan Syahrani Y, menyatakan bahwa status tanah yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut memang merupakan kawasan hutan. “Sehingga perlu menempuh suatu cara bagaimana sebaiknya agar pembangunan tersebut diteruskan karena di sana sudah ada 3 ruangan dengan jumlah siswa kurang lebih 40 siswa,” ungkapnya.

Kepala Desa Puncak, Muh Idris mengatakan bahwa persoalan lahan sekolah kelas jauh SD 45 lempangan ini memang perlu dicarikan solusi yang terbaik. “Untuk mencari area di luar kawasan hutan, kita belum bisa memastikan di mana area yang tepat karena belum ada kejelasan dari Disbunhut, yang mana area yang tidak termasuk kawasan hutan,” ujar Idris.

Dalam pertemuan itu, Idris mengharapkan agar permasalahan pemmbangunan sekolah di wilayahnya itu bisa segera disampaikan ke Kementerian Kehutanan, dan diberikan solusi terbaik. Dengan demikian, katanya, aktivitas sekolah tetap bisa dilanjutkan. “Karena kalau tidak, masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena akses yang jauh. Terus kalau mau di carikan lahan lain, kondisi juga tidak memungkinkan karena (kondisi geografi) terjal,” ujarnya.


Tag
  • sinjai
  •  
    div>