SENIN , 22 OKTOBER 2018

Dewan: Balai Besar dan Pemkot Kurang Koordinasi

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 15 Februari 2016 16:29

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Nasib kanal di Kota Makassar yang kembali jorok dan kotor memasuki musim hujan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai koordinasi antara Balai Besar dan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) sangat tumpang tindih.

Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir megaskan harus ada komunikasi yang intens terkait refitalisasi pemeliharan disetiap kanal mengingat memang kurang koordinasi antara balai besar dan pihak pemkot. Sehingga akibatnya banyak penumpukan sampah jorok dan kotor disekitaran kanal.

“Ini sulit dik karena soal kanal menjadi kewenangan balai besar anggaran pemeliharaanyapun ada dibalai besar, seharusnya pihak balai besar melakukan komunikasi dengan pihak pemkot soal pemeliharaannya,” ungkapnya saat di DPRD Makassar, Senin (15/2).

Lanjut Legislator Fraksi Golkar menuturkan Terlebih lagi saat ini memasuki musim penghujan banyak sampah berserakan dan kurangnya pengerukan yang dilakukan sehingga hanya sampah diatas permukaan saja yang dilakukan. Padahal dalam peraturannya sehatusnya setiap hati dilakukan pengerukan dengan batas pengukuran menggunakan excavator amphibi.

Diketahui bahwa sampai detik saat ini melihat belum ada pengerukan sama sekali sedangkan kondisi kanal sudah sangat kotor dan jorok pak padahal tahun lalu pemkot sudah melakukan koordinasi dengan balai besar namun belum menemukan titik tengahnya.

“Tahun lalu sudah dilakukan oleh pemkot tetap sekali lagi soal koordinasi yang kurang dari pihak balai besar kepada pemkot, hal ini dikwatirkan tumpang tindih soal pemeliharaan sekali lagi kita minta pihak balai besar untuk intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pemkot,” katanya.

Belum adanya rencana pengerukan kanal memakai alat pengeruk kanal excavator amphibi membuat Anggota Komisi C DPRD Makassar, Irwan ST mengungkapkan idealnya memang saat ini balai besar dan pemkot saling koordinasi dan soal pemeliharan kanal yang kotor dan jorok itu merupakan tugas dari pemkot sendiri karena itu merupakan tanggungb jawabnya.

“Biasa sumber pengusulannya dari pemkot ke balai besar, idealnya memang mereka saling berkoordinasi termkasu ada masukan Keluhan dari warga sekitar sana,” ujarnya.

Selain itu Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjelaskan harusnya sudah ada standar untuk revitaslisasi pengerukan kanal di kota makassar, jika ada keluhan dari masyarakat setempat terkait itu silahkan datang ke dewan kita akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait.

“Kalau misalnya pengerukan sedikit dan tidak tuntas sampai kedasarnya warga bisa komplain dan Bisa ptotes dengan tidak sesuai dengan persyaratan, karena yang bisa merasakan dan terkena inpeknya adalah masyarakat, laporan kan saja jika tidak sesuai maka kami siap panggil bidangnya dalam hal ini,” tuturnya.


Tag
  • dewan
  •  
    div>