SELASA , 23 OKTOBER 2018

Dewan: Beri Sanksi THM yang Menolak Diinspeksi

Reporter:

Editor:

hur

Minggu , 27 September 2015 19:58

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar akan menindak lanjuti sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) yang tidak kooperatif. THM-THM tersebut bahkan terkesan membandel saat Pemerintah Kota melakukan inspeksi mendadak, sebagaimana ditunjukkan oleh pengelola karaoke room eksekutif Grand Palace Hotel di Jalan Tentara Pelajar, dan usaha pijat refleksi Metro Spa yang terletak di Panakkukang.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Busranuddin Baso Tika mengatakan, seharusnya pihak manajemen tempat Hiburan bersikap kooperatif jika pemerintah kota ingin melakukan inspeksi mendadak.

“Jika mereka menunjukkan sikap seperti itu (tidak kooperatif, red), ini menunjukkan bahwa mereka melawan aparat pemerintah kota, dan sesuai dengan aturan, mereka bisa diberi sanksi,” ujar Busranuddin, Minggu (27/9).

Dia menambahkan jika sejumlah THM di kota Makassar menolak saat dilakukan inspeksi, berarti tempat tersebut patut diberikan sanksi. Penolakan terhadap inspeksi yang dilakukan pemkot, juga mengindikasikan bahwa pengelola usaha tempat hiburan telah melakukan pelanggaran.

“Ini kan kita bisa curigai, jika tidak bersahabat dengan aparat, mereka dengan bersikap begitu berarti ada kesalahan. Dua tempat hiburan malam itu patut diberi peringatan atau jika tidak mengindahkan berikan saja sanksi,” tegas Busranuddin.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Sampara Sarip menegaskan bahwa terhadap pengelola usaha tempat hiburan, perlu dilakukan pemanggilan guna menjelaskan terkait sikap yang ditunjukkan kepada aparat pemerintah kota Makassar saat melakukan inspeksi mendadak.

“Kita harus ketahui juga, apa alasan mereka seperti itu. Jika mereka tidak melakukan kesalahan, kan tidak perlu takut. Nantilah kita akan panggil pihak terkait untuk membahas soal ini,” ujarnya.

Lanjut Sampara mengatakan, sikap pengelola THM terhadap Dinas Sosial Pemkot Makassar tidak patut dilakukan. Sikap penglola THM yang tidak sopan terhadap aparat pemerintah dengan menolak saat aparat melakukan inspeksi. Karena itu, Sampara mereka meminta Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Satpol PP Pemkot Makassar untuk memberikan peringatan keras kepada pengelola kedua usaha THM tersebut.

“Kalau sudah dilakukan dan ada penjelasan, dan terbukti pengelola kedua THM tersebut bersalah, maka wajar saja jika diberikan sanksi. Bahkan saya anjurkan agar tempat itu ditutup saja,” ujar Sampara dengan tegas.

Selain itu dia juga menjelaskan bahwa banyak THM yang telah melanggar dan seringkali melawan aparat yang melakukan inspeksi. Selain itu, mereka juga tidak kooperatif, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa aktivitas usaha mereka tidak sesuai perijinan.

“Jika sudah dilakukan klarifikasi terkait sikap dua tempat hiburan tersebut harusnya sudah ada kejelasan mengenai tindakan selanjutnya. Ini juga melanggar, mengapa ada tempat karakoe dijadikan tempat penginapan hotel. Saya kira itu ada aturannya,” kata Sampara.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata, Dinas Kebudayaa Pariwisata Makassar, Andi Runrung mengatakan, perlu dilakukan pemantauan terlebih dahulu untuk mencari kebenaran terkait THM yang menolak diinspeksi.

Andi Runrung berjanji, pihaknya akan terus melakukan inspeksi mendadak terhadap para pelaku usaha THM dan pijat refleksi yang dinggap membandel.

“Kita lihat dulu apa pelanggaran dan masalahnya seperti apa, baru kita keluarkan sanksi ke mereka,” katanya.


div>