SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Dewan Desak Pemkot Bahas APBD Perubahan Dipercepat

Reporter:

Editor:

hur

Rabu , 16 September 2015 17:50

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Rapat Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Perubahan akan segra dilaksanakan, namun hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum memasukkan surat untuk membahasnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Kota Makassar. APBD Perubahan tersebut seharusnya telah dibahas di bulan Agustus lalu.

Anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika menjelaskan, untuk membahas APBD Perubahan Kota Makassar, sudah sangat telat. Seharusnya Pemkot membahasnya secepatnya bersama DPRD.

“Sebaiknya segera ajukan rancangan APBD Perubahan. Harus cepat karena saat ini sudah pertengahan bulan September. Jadi kalau mau dihitung-hitung, kurang lebih 3 bulan lagi (waktu tersisa hingga Desember, red). Ini harus cepat untuk harus dibahas bersama. Menurut saya, lebih cepat diajukan oleh pemerintah kota, lebih bagus dan hasilnya juga pasti akan maksimal,” ujarnya di ruang kerjanya Rabu, (16/9).

Menurut Busranuddin, rapat APBD Perubahan sangat penting dibahas, karena sudah tercantum di Undang-Undang Dasar, di mana pembahasan APBD adalah menyangkut masalah pokok dan ada Perubahan (Penyesuaian).
“Itu sangat di perlukan sekaligus kita ada penyesuaian hal-hal yang mana dianggap urgen di perubahan ini. Harus segera di bahas,” tuturnya.

Basruddin menambahkan, salah satu contoh untuk menyusun yang akan dianggarkan seperti anggaran untuk aparat kepolisian agar bisa memaksimalkan kinerja dalam memberantas begal di Kota Makassar.

“Seperti anggaran penanggulangan begal yang meresahkan masyarakat, minimal membantu kepolisian membantu biaya operasional agar bisa melakukan aktivitas dengan lebih makasimal,” kata Busranuddin.

Saat ini, Pemkot belum memiliki wewenang membelanjakan APBD Perubahan, karena belum dianggarkan. Pasalnya APBD itu belum ada persetujuan dari Banggar.

“Jika APBD itu sudah di belanjakan sementara belum ada pemberitahuan ke banggar, saya tidak akan mengakomodir. Itu pelanggaran UUD nomor 27, mengenai fungsi budgeting. Artinya, harus ada persetujuan DPRD,” tegas Busraddin.

Sementara itu, Sekda Makassar Ibrahim Saleh mengatakan bahwa minggu depan, Pemkot akan memasukkan surat pembahasan APBD-P. Keterlambatan itu, jelas Ibrahim, terjadi karena SKPD tidak punya waktu. Rapat APBD-P juga hanya yang akan diubah.

“Senin ini kita akan masukkan. Masalah keterlambatan karena SKPD akhir-akhir ini sangat sibuk. Rapat APBD-P itu juga tidak penting karena hanya sedikit yang diusulkan di APBD perubahan, atau hanya sedikit yang akan diubah,” jelas Ibrahim.


div>