KAMIS , 24 JANUARI 2019

Dewan Desak Perwali Minyak Jelantah Disahkan

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Alief

Sabtu , 28 April 2018 11:07
Dewan Desak Perwali Minyak Jelantah Disahkan

Kantor DPRD Makassar. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak Peraturan Walikota (Perwali) Makassar tentang Minyak Jelantah segera disahkan. Hal itu tak terlepas dari rampungnya draft Perwali Minyak Jelantah tersebut.

Wakil Ketua Komisi A, Abdul Wahab Tahir mengatakan Perwali Minyak Jelantah seharusnya sudah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal. Apalagi, kata dia, Perwali tersebut, jelasnya sudah melalui kajian mendalam.

“Seharusnya Perwali itu sudah ditandatangani, apalagi memang sudah ada kajiannya, bahkan draftnya juga sudah lengkap. Tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda untuk ditandatangani. Karena ini berhubungan dengan orang banyak,” kata Wahab, Jumat (27/4) kemarin.

Legislator Partai Golkar itu menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang terkesan menunda-nunda penerapan Perwali tersebut. Padahal, kata dia, Perwali tersebut sangat dibutuhkan, mengingat penggunaan minyak jelantah oleh masyarakat maupun industri rumah tangga mulai mengkhawatirkan.

“Tidak boleh terkesan bahwa Perwali itu ada ketidaksiapan. Kalau kesannya seperti itu pemerintahan kacau. Kalau bisa, segera Plt Walikota menandatangani Perwali tersebut. Karena ini menyangkut kepentingan warga Makassar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Umar mengatakan bahwa Perwali Minyak Jelantah tersebut telah rampung sejak Februari lalu. Namun, pihaknya menilai masih perlu melakukan uji publik dahulu untuk memastikan Perwali ini bisa diterima oleh masyarakat Kota Makassar.

“Perwali Minyak jelantah sudah kita rampungkan, tapi ada satu persyaratan yang belum terpenuhi, yakni uji publik. Pak Danny mengatakan bahwa banyak orang yang ternyata masih belum mengetahui pemanfaatn minyak jelantah ini bisa untuk produksi, penggunaan dan pemanfaatan,” kata Umar.

Olehnya itu, kata dia, jika pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan baik Plt Walikota, Syamsu Rizal atau Walikota non aktif, Moh Ramdhan Pomanto selesai cuti.

“Kita tunggu dulu juknis uji publiknya, apalagi DPA juga belum normal, kalau sudah normal kita pasti laksanakan uji publik kalau sudah diperintahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penindakan dan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar, Syahruddin, mengaku jika draft naskah Perwali Minyak Jelantah sudah lama rampung dan masih dikaji pada bagian hukum Sekretariad Daerah Kota Makassar.

Ia mengatakan, Perwali Minyak Jelantah dimaksudkan dengan tujuan agar warga Kota Makassar dapat mengetahui tentang bahaya minyak jelantah. “Tapi maunya Pak Danny waktu sebelum cuti, digelar uji publik dulu baru ditandatangani,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa Perwali tersebut mengatur bagaimana perlakuan terhadap Minyak Jelantah diolah agar bisa menjadi berguna kembali, sebab minyak jelantah tidak mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

“Dalam Perwali ini lebih banyak memuat peraturan untuk minyak jelantah agar tidak boleh untuk konsumsi. Minyak jelantah itu masih bisa diolah kembali dan bukan bagian dari B3. Jadi minyak jelantah itu masih dapat digunakan untuk dijadikan bahan biodiesel, pembuatan sabun, nah itulah yang akan diatur kembali pemanfaatannya,” jelasnya.

Sehingga pemerintah dalam hal perlu membuat Perwali untuk Minyak Jelantah, lantaran masih banyak masyarakat dan usaha yang masih menggunakan minyak bekas tersebut dalam memasak atau kebutuhan konsumsi.

“Minyak juga memiliki titik jenuh, sehingga minyak sudah tidak bisa dikonsumsi, kalau masih dikonsumsi maka dapat memicu penyakit kanker,” pungkasnya. (*)


div>