SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Dewan Dorong Pembangunan Ipal Puskesmas

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Selasa , 09 Oktober 2018 12:00
Dewan Dorong Pembangunan Ipal Puskesmas

Sampara Sarif. ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tercatat 18 Puskesmas dari 47 yang ada di Kota Makassar masih belum memiliki Istalasi Pembuangan Air Limbah (Ipal). Untuk itu, DPRD Kota Makassar meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar untuk melakukan perencanaan pembangunan Ipal.

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Sampara Sarif mengatakan bahwa jika Dinkes Kota Makassar belum bisa melakukan pembangunan Ipal tersebut pada APBD Perubahan 2018 ini, pihaknya cukup menganggarkan untuk melakukan perencanaan pembangunan.

Hal itu dilakukan agar tidak memakan waktu terlalu lama lagi untuk melakukan perencanaan dan pembangunan Ipal di APBD Pokok 2019 mendatang.

“Kita sudah usulkan, kalau memang tidak bisa dilaksanakan tahun ini, minimal perencanaannya sudah selesai. Supaya tahun depan tidak ada lagi informasi di masyarakat bahwa ada limbah medis yang bersebaran di tengah-tengah permukiman,” kata Sampara, Senin (8/10).

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin membenarkan adanya rekomendasi DPRD Kota Makassar untuk melakukan penganggaran perencanaan pembangunan Ipal.

Walaupun diawal, pihaknya direkomendasikan untuk melakukan perencanaan dan pembangunan.
Namun, melihat waktu yang tersisa pada APBD Perubahan 2018 ini tidak memungkinkan lagi untuk membuat pembangunan fisik.

“Memang untuk Ipal itu perencanaan saja, belum pembangunan. Jadi memang disarankan perencanaan dan pembangunan. Karena memang masih ada 18 Puskesmas yang belum. Tapi dengan melihat waktu itu tidak mungkin perencaan dan pembangunan. Jadi, yang kami anggap bisa itu hanya perencanaan saja dulu,” kata Naisyah.

Ia berharap pada APBD Pokok 2019 nanti, Komisi D DPRD Kota Makassar kembali memberikan support untuk pembangunan Ipal tersebut. Apalagi, keberadaan Ipal pada setiap Puskesmas sudah menjadi standar pembangunan Puskesmas.

“Mudah-mudahan, tahun depan kita didorong lagi Komisi D untuk anggarkan pembangunannya. Kalau tahun depan baru perencanaan, tahun depannya lagi baru pembangunan. Jadi, disarankan kalau bisa tahun ini perencanaannya. Tahun depan sudah bisa jalan. Sehiangga semua pembangunan yang dibangun itu betul-betul sudah memenuhi standar,” jelasnya.

Apalagi, kata dia, saat ini pihaknya sementara melakukan pemenuhan persyaratan kenaikan akreditasi Puskesmas. Menurutnya, Ipal merupakan salah satu syaratnya.

“Kami kan sedang akreditasi Puskesmas, dan salah satu persyaratan harus ada Ipal dan itu memang kemarin yang belum terpikirkan oleh teman-teman. Membangun, tapi belum terpikirkan Ipa-lnya,” ujarnya.

Kata dia, saat ini Kota Makassar memiliki 47 Puskesmas dimana baru 10 diantaranya yang memiliki Ipal. Pada APBD Pokok 2018 lalu, pihaknya menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun 19 Ipal.

Pihaknya juga melakukan permohonan E-planning kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan bantuan 18 Ipal yang belum masuk dalam perencanaan yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp9 miliyar.

“Semoga tahun depan 18 ini sudah bisa masuk APBD. Tapi kita juga sudah masukkan di e-planning Kemenkes, kalau tahun depan kita bisa dapat ini 18 dari dana DAK berarti bukan APBD. Kurang lebih 500 juta tiap Puskesmas. Jadi kalau 18 ipal, Rp9 miliyar. Seperti tahun ini, 19 kurang lebih Rp.10 miliyar lebih, dan itu memang ditender,” pungkasnya. (*)


div>