SABTU , 15 DESEMBER 2018

Dewan Dorong Pemkot Hadirkan Perwali SNI

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 19 Mei 2018 14:49
Dewan Dorong Pemkot Hadirkan Perwali SNI

Kantor DPRD Makassar. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Standar tentang keamanan konstruksi menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah kota Makassar belum menyusun Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur persoalan kualitas, yakni Perwali Standar Nasional Indonesia (SNI).

Anggota Komisi C DPRD Makassar, Andi Syamsuddin Kadir mengatakan, seringnya terjadi peristiwa robohnya berbagai proyek konstruksi, maka pemerintah dituntut agar turut memperhatikan standar kualitas bahan bangunan yang dipakai. Hal tersebut tentu mempengaruhi keamanan konstruksi dan bangunan bertingkat.

Olehnya itu, legislator asal Partai Golkar ini mendorong pemerintah Kota Makassar agar menggodok dan membuat Perwali terkait bahan bangunan yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama untuk jasa konstruksi.

“Di Makassar sudah ada beberapa kasus bangunan yang roboh, sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun non material. Hal tersebut disebabkan karena bangunan yang dibuat tersebut tidak berstandar. Apalagi memang pemerintah juga belum memiliki aturan untuk mengikat para kontraktor agar menggunakan bahan bangunan yang berstandar SNI,” jelasnya, Jumat (18/5) kemarin.

Menurutnya, standar-standar terkait konstruksi perlu dijabarkan dalam sebuah Perwali, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Selama ini, katanya, standar produk/barang sudah banyak dikembangkan, tetapi standar personal, proses dan sistem industri konstruksi masih belum kontekstual dengan perkembangan di lapangan.

“Karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan standarisasi barang, jasa, proses, sistem dan personel industri konstruksi sebagai instrumen penjaminan keselamatan konstruksi,” harapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar, Syahruddin mengatakan, pemerintah kota saat ini masih menggodok pembuatan draft perwali SNI.

“Bidang penindakankan baru di Disdag. Tahun ini baru kita mulai sosialisasi dulu, kedepan bukan tidak mungkin akan buat Perwali SNI, sehingga ada payung hukum dalam bertindak,” jelasnya.

Terkait data barang yang akan menggunakan SNI dalam daftar aturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag), diperkirakan mencapai 500 jenis barang yang harus ber-SNI.

“Kalau detilnya itu kita belum tau tapi yang kita data di Disdag Makassar lebih kepada jasa konstruksi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdag Kota Makassar, Andi Muh Yasir mengatakan, siap menindaklanjuti Perwali tersebut jika memang dibutuhkan. Ia pun berjanji bakal melakukan pengawasan ketat terhadap adanya gudang yang menjual barang atau produk yang tidak ber-SNI.

“Insya Allah, kita akan turun mengawasi gudang yang menjual produk tidak SNI. Kita akan tindak kalau kita temukan,” jelasnya. (*)


div>