RABU , 21 NOVEMBER 2018

Dewan Doyan Bimtek Abal-abal

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 07 April 2017 09:48
Dewan Doyan Bimtek Abal-abal

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pasca menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Enrekang 2015 – 2016, kepolisian kini tengah mengkaji potensi kasus serupa, di Kabupaten lainnya di Sulsel.

Direktur Dir Res Krimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan mengatakan sejauh ini pihaknya tengah mendalami adanya potensi penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, dalam pemanfaatan kegiatan Bimtek di 11 daerah lainnya di Sulsel. Hanya saja pihaknya masih enggan membeberkan daerah yang dimaksud, karena sementara berfokus menyelesaikan kasus Bimtek Enrekang. “Ada 11 daerah, tapi saat ini kami fokus di Enrekang dulu. Selebihnya, seperti Bone dan daerah yang lain kita pending dulu,” kata Yudiawan.

Sejauh ini, pihak penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Res Krimsus) Polda Sulsel masih melakukan pemeriksaan terhadap peserta kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2015 – 2016.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa peserta yang lain. Namun dalam pemeriksaan tersebut, diduga akan ada penambahan tersangka baru. “Masih ada beberapa di periksa pesertanya. Kemungkinan akan bertambah tersangkanya tapi tergantung pemeriksaan nanti,” terangnya.

Ia menambahkan, saat ini pihak penyidik masih dalam proses pemeriksaan terhadap saksi yang merupakan peserta dalam kegiatan Bimtek tersebut. “Sementara di periksa, tetapi kalau detailnya saksi dan barang bukti telah di tangani oleh Kasubdit,” tandasnya.

Seperti diketahui, pihak penyidik telah menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bintek Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015 sampai 2016. Dari ke tujuh tersangka itu, ada tiga legislator yang menjabat unsur pimpinan kabupaten Enrekang diantaranya Ketua DPRD Enrekang, H Banteng Kadang merupakan anggota fraksi PAN, Wakil Ketua DPRD Enrekang, Mustair Rahim, Wakil Ketua DPRD Enrekang, Arfan Renggong.

[NEXT-RASUL]

Empat tersangka lainnya, H Sangkala Tahir sebagai Sekertaris Dewab (Sekwan), Gunawan, Nawir dan Nurul Hasmi berperan sebagai sebagai pemegang kuasa anggaran Bintek. Ke tujuhnya ditetapkan berdasarkan hasil pendalaman tugas, yang dimana tidak memenuhi syarat yang tertuang di Permendagri dalam melaksanakan Bintek sebanyak 49 kali di tujuh kota. Tidak memenuhi syarat tersebut seperti tidak mempunyai Mou, tidak rekomendasi Badiklat Kemendagri, penyelenggara tidak penuhi syarat dan tidak memiliki legalitas.

Pakar Pemerintahan Universitas Bosowa, Arief Wicaksono mengatakan, kasus korupsi dana bimtek memang sangat rawan terjadi di instansi pemerintahan sekelas DPRD. Bukan tanpa alasan, Arief menilai peraturan yang kurang ketat menjadi pemicu terjadinya korupsi ditambah petinggi-petinggi yang juga punya kepentingan ikut bermain di dalamnya. “Saya kira memang kasus seperti itu sudah banyak terjadi, bimtek karena aturannya tidak terlalu ketat. Kenapa saya bilang tidak terlalu ketat karena biasanya prosesnya itu penunjukan langsung,” ungkapnya, saat dihubungi via seluler, Kemarin.

Arief menjelaskan, pemerintah sebagai pemegang kendali harus merubah regulasi atau mekanisme pelaksanaan bimtek. Dimana, dengan menggunakan mekanisme yang seperti sekarang tentunya kasus korupsi akan sulit untuk dibendung. “Kalau memang tidak mau ada kasus yah tender saja, tapi memang tender juga tidak bisa menutup terjadinya korupsi apalagi penunjukan langsung. Memang mekanisme penunjukan lembaganya kurang ketat” jelas Arief.

Saat ditanya terkait peluang terjadinya korupsi dana bimtek di daerah lain di Sulsel, Arief menyebutkan ini sudah bukan lagi hal baru, pasalnya, ia menilai tentunya korupsi dana bimtek bisa dikatakan menyerang setiap DPRD kabupaten/kota di Sulsel. Namun, dalam hal ini, Arief menegaskan, terkadang pihak berwajib dan pemerintah tidak ingin ambil pusing akan hal itu. “Dan saya pikir ini sudah terjadi juga didaerah lain di sulawesi selatan bukan hanya di Enrekang saja. Biasanya Bimtek itu biayanya tidak seberapa besar, sehingga kadang-kadang tidak menjadi kasus yang menjadi perhatian pemerintah untuk di usut,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Komite Pemantau Legislatif Sulsel, Musaddaq mengatakan, dengan terkuaknya kasus korupsi dana bimtek di DPRD Enrekang bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dan kejaksaan untuk mencari tau kasus bimtek abal-abal lain yang tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah lain di Sulsel. Dimana, Musaddaq khawatir ada kerjasama pihak DPRD dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya. “Korupsi bimtek di Enrekang saya kira bisa menjadi entry point bagi kejaksaan untuk membongkar praktek-praktek korupsi di pelaksanaan bimtek DPRD. Modus korupsinya bimtek yang biasa terjadi misalnya jadwalnya 3 hari tapi hanya dilaksanakan 1 hari. Atau ada oknum anggota dewan yg bermain mata dengan lembaga-lembaga penyelenggara bimtek,” ungkapnya.

Musaddaq menyebutkan, demi mendapatkan keuntungan, ada peningkatan dana bimtek untuk anggota DPRD dan hal ini tidak dapat di pungkiri. Dimana, ia mengibaratkan hal ini bagai mesin ATM bagi anggota DPRD. “Makanya bimtek dianggarkan begitu besar setiap tahunnya karena memang ini lahan basah bagi dewan untuk menambah pundi-pundi pendapatan. Dan memang ini tiap tahun sengaja ditingkatkan anggarannya” jelas Musaddaq.

[NEXT-RASUL]

Saat ditanya terkait, pandangan kopel terkait manfaat bimtek yang dilakukan oleh anggota dewan, Musaddaq menyebutkan, bimtek tidak merubah kualitas kinerja dewan. “Dan selama ini bimtek juga hanya sekedar trend bagi dewan dan tidak berdampak signifikan dalam merubah kebijakan. Hanya sekedar menghabiskan anggaran rakyat,” tuturnya.

Musaddaq mencontohkan, kegiatan yang seharusnya tidak perlu menggunakan anggaran banyak, namun dilakukan seakan kegiatan tersebut sangat penting untuk dilakukan. “Bayangkan saja misalnya hanya untuk belajar memahami UU harus berjamaah melaksanakan bimtek. Ini kan lucu, di era digitalisasi sekarang sangat mudah kita bisa mengakses UU tidak perlu bimtek. Apalagi dengan fasilitas yang sudah di lengkapi di kantor,” terangnya.

Musaddaq menegaskan, sikap kopel jelas dari dulu memprotes angggaran bimtek yang cukup besar. Walaupun memang peningkatan kapasitas merupakan hak bagi dewan yang diatur dalam UU 23/2014. Tetapi, kata Musaddaq, tidak serta merta dewan menjadikan bimtek sebagai justifikasi untuk terus melakukan bimtek. “Saya kira ini kegagalan bagi dewan dalam memahami UU. Dan meminta kepada kemendagri untuk tegas memberikan sanksi bagi DPRD yg melanggar aturan bimtek. Dan kasus Enrekang saya kira momentum bagi kemendagri untuk mengevaluasi pelaksanaan bimtek dan evaluasi anggaran bimtek DPRD,” tegasnya.

Sementara, Pakar Hukum Universitas Bosowa Makassar, Prof Marwan Mas mengatakan dengan ditetapkan beberapa anggota DPRD Enrekang sebagai tersangka, menjadi celah bagi kepolisian untuk menyidik kasus serupa di daerah lainnya. “Setelah Polda menetapakan anggota DPRD Enrekang ini merupakan langkah awal melakukan pemberantasan korupsi di DPRD, dan saya yakin akan menyusul ke daerah-daerah lain jika memenuhi alat bukti yang kuat,” katanya.

Kendati demikian pihaknya terus mendukung Polda Sulsel agar mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah legislator dibeberapa kabupaten¬† kota di Sulawesi selatan. “Kita mendukung Polda agar segera megusut daerah-daerah lain, karena bimtek itu bagaimana meningkatkan peran dan kapasitas anggota DPRD dalam fungsinya, bukan dimanfaatkan untuk diselewengkan anggarannya,” ujarnya.

Dirinya meminta kepada penegak hukum yakni Polda Sulsel, agar tidak berhenti mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah legislator di beberapa kabupaten kota. “Jangan hanya di Enrekang saja, jangan sampai ada di DPRD kabupaten yang lain,” ungkapnya. (E)


div>