SELASA , 22 MEI 2018

Dewan Minta Direksi PDAM Mundur

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 12 Mei 2018 20:31
Dewan Minta Direksi PDAM Mundur

Kantor DPRD Makassar. (ist)

*Jika Pelayanan Tak Maksimal*

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, untuk mundur.

Hal itu menyusul gangguan distribusi air di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Gangguan ini sehubungan dengan adanya rencana pekerjaan perbaikan kebocoran jaringan pipa distribusi utama diameter 1000 mm didekat Jembatan Pampang samping Univesitas Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip Sumiharjo.

Pelanggan PDAM yang terkena dampak adanya pekerjaan tersebut khususnya yang berada di wilayah utara dan timur Kota Makassar. Adapun wilayah tersebut antara lain seluruh Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, termasuk Pulau Lakkang, Pampang, sekitar Kampus UMI, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Panakukang, Perum Bukit Baruga, BTN CV Dewi, Abdullah Daeng Sirua, Adipura, Muh Jufri, Maccini Raya dan sekitarnya.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif, mengaku, sangat geram dengan PDAM Makassar, khususnya terkait suplai air yang diakibatkan perbaikan pipa jaringan atau kebocoran pipa.

“Saya selama ini sudah sangat sering mendapat keluhan dan pengaduan dari masyarakat terkait air PDAM ini. Tentu yang jadi pertanyaan adalah ada apa dengan PDAM ini, padahal harusnya pelayanan makin bagus karena utangnya juga sudah tidak ada,” kesal Sampara Sarif.

Menurutnya, jika PDAM selalu berdalih soal kebocoran pipa sehingga suplai air terganggu tidak bisa diterima, sebab tentu pihak PDAM sudah mampu menginventarisir titik-titik mana saja yang bermasalah, sehingga bisa dilakukan pembenahan secepatnya.

“PDAM selalu beralasan pipanya memang sudah tua karena masih peninggalan jaman Belanda, nah sudah tahu pipa tua harusnya itu sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari, jangan nanti bermasalah baru sibuk. Kasihan juga masyarakat karena air itu kebutuhan utama,” jelasnya.

Legislator asal PPP ini bahkan menegaskan kalau Direksi PDAM tak mampu menangani persoalan tersebut, lebih baik mundur saja. Apalagi selama ini PDAM telah mempihak ketigakan soal pemeliharaan pipa jaringannya ke PT Traya, sehingga bukan alasan jika pipa jaringan bermasalah.

“Kan sudah ada pihak ketiga yang memang kerjanya melakukan pembenahan pipa jaringan, jadi direksi tidak boleh lagi beralasan ada pipa jaringan bocor. Kalau memang alasannya itu-itu saja, mending direksi mundur atau diganti saja, banyak kok yang mampu,” tegasnya.

Ketua Komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini pun meminta agar PDAM tak semata mengejar keuntungan. Menurutnya, PDAM juga harus diberi sanksi jika pelanggan tidak terpenuhi haknya.

“Kalau pelanggan yang telat bayar didenda, sementara kalau PDAM tidak mengalir airnya tidak didenda. Harus profesional dong, PDAM jangan seenaknya saja mau untung sendiri. Mereka (PDAM) juga harus didenda kalau airnya tidak mengalir,” tandas Sampara Sarif.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika, juga menyampaikan hal senada. Ia meminta PDAM Kota Makassar untuk mengembalikan uang masyarakat, sebagai kompensasi atas kebocoran jaringan pipa distribusi yang ditengarai mencapai hingga 40 persen.

Menurut BBT, sapaan akrabnya, dengan tingkat kebocoran selama ini, dinilai telah mempengaruhi suplai air ke pelanggan, namun pelanggan tetap dibebankan pembayaran meskipun pelayanan tidak sesuai yang diharapkan.

“Ini uang rakyat yang dipakai perlu dikembalikan kepada rakyat, karena untuk apa ada Direksi kalau semua tingkat kebocoran dibebankan kepada rakyat. Persoalan tingkat kebocoran air itu sepenuhnya tanggungjawab direksi. Kasihan masyarakat tetap dibebankan tarif normal sementara pelayanan tidak normal,” ungkap BBT, yang juga merupakan Ketua Pansus Perubahan Status PDAM.

Dijelaskannya bahwa, tingkat kebocoran air di perusahaan plat merah itu dari tahun ke tahun tidak bisa teratasi, sehingga dalam hal ini masyarakat yang dijadikan korban atas tingkat kebocoran itu karena tidak mendapatkan suplai air sesuai yang diharapkan.

“Kita minta ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, PDAM tidak boleh seenaknya membebankan kesalahannya pada masyarakat,” tegas Ketua DPC PPP Makassar ini.

Olehnya itu, BBT mengaku saat rapat Pansus beberapa waktu lalu, bersikeras agar status PDAM yang sebelumnya perusahaan daerah ditingkatkan statusnya menjadi perseroan terbatas daerah (Perseroda) agar kerjanya bisa lebih profesional. Sehingga, PDAM tidak bisa berbuat sewenang-wenang membebani masyarakat.

“Rapat Pansus lalu saya sampaikan jika PDAM berstatus Perseroda, maka tentu PDAM harus tunduk dan patuh dengan tiga undang-undang. Pertama Undang-undang perseroan, undang-undang ketenagakerjaan, dan yang ketiga, Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi tentu PDAM tidak bisa lagi sewenang-wenang karena pasti ada konsekwensinya,” terangnya.

Selain itu, dengan berbentuk Perseroda maka dengan dasar ketiga undang-undang itu, konsumen juga akan terlindungi, tenaga kerja pun bisa sejahtera dan terjamin keselamatan kerjanya. Bahkan, fungsi sosial PDAM juga bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat yakni dengan memanfaatkan program CSR.

Sementara, Kepala Bagian Humas PDAM Makassar, Idris Tahir mengakui jika tingkat kebocoran air PDAM hingga saat ini belum bisa terdeteksi secara keseluruhan. Sebab, masih banyak pipa-pipa milik PDAM sudah berusia cukup lama, bahkan ada yang sejak jaman pemerintah Belanda masih terpakai.

“Kalau persoalan data tentang kebocoran pipa existing, itu belum terdeteksi kebocornya secara keseluruhan. Sebab banyak pipa-pipa lama yang terpakai sudah ada sejak tahun 1924. Saya kira pak Ophier yang paling banyak mengetahui persoalan penyebab dari tingginya kebocoran air PDAM, termasuk yang sementara kita akan ganti di poros perintis, lanjutan dari Pintu 1 Unhas sampai ke Daya,” pungkasnya. (*)

 


Tag
div>