RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Dewan Minta Dokumen Kontrak PDAM dengan Pihak Ketiga

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 09 Juni 2018 12:00
Dewan Minta Dokumen Kontrak PDAM dengan Pihak Ketiga

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perusahaan Air Minum (PDAM) Makassar meminta kontrak kerjasama tiga perusahaan kerjasama dengan pihak PDAM Makassar disetor ke dewan.

Pasalnya dewan menduga ada unsur kongkalikong antara pihak perusahaan PT Tirta Mulia Abadi, PT Multi Engka Utama dan PT Bahana Cipta dengan pihak PDAM terkait bunyi sales kontrak yang ditanda tangani. Sebab sudah banyak laporan yang masuk mengenai angka kecurian air PDAM yang masih di atas 40 persen.

Seperti yang dibeberkan, Anggota Pansus Perubahan Status PDAM, Abdi Asmara yang secara tegas membeberkan angka pencurian PDAM masih diatas 40 persen. Olehnya itu dewan ingin melihat isi dari kontrak PDAM itu sendiri, karena kuat dugaan selama ini tidak ada kecurian melainkan ada kongkalikong dari pihak ketiga.

“Angka kehilangan PDAM ini masih diatas 40 persen, dan banyak laporan kehilangan air, ini alasannya kehilangan tapi semua masuk kantong. Kalau ada kecurangan saya yang tindaki, karena sudah memakan korban,” bebernya saat di ruang Banggar DPRD Makassar, Jumat (8/6).

Dirinya juga ngotot untuk ketiga perusahaan daerah itu menunjukkan sales kontraknya dengan PDAM. Pasalnya, dewan selama ini meminta akte perusahaan pemegang tender sebab dalam kontrak kerjasama ini melibatkan induk perusahaan dan anak induk perusahaan.

“Kenapa saya ngotot mempertanyakan itu karena ini menyangkut soal mantan walikota sebelumnya, kalau ada kesalahan bisa dilaporkan itu. tiga perusahann ini tidak dapat dilanjutkan kontraknya bersama PDAM, kalau tidak mau serahkan kontrak itu setelah disurati dan dewan punya wewenang untuk mengeluarkan itu,” jelasnya.

“Saya juga ngotot mana akte perusahaan pemenang tender dengan akte anak perusahaan dari tiga perusahaan yang sedang bekerjasama dengan PDAM. Ini menjadi rancu karena dengan adanya anak perusahaan, ini pasti ada kongkalikong dan sudah memakan korban, ada apa makanya minta semua kontrak itu mana?,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Perubahan Status PDAM Makassar, Busranuddin Baso Tika menegaskan tidak dapat menyusun naskah Ranperda PDAM Makassar karena pihak ketiga dan PDAM ini tidak mau terbuka soal sales kontrak yang mereka sepakati. Olehnya itu dirinya ingin menjadwalkan ulang pemanggilan direksi PDAM bersama tiga perusahaan induk.

“PDAM ini aset yang terpisah, maka kami masuk di pihak ketiga dengan PDAM karena kami nilai orang ketiga inilah yang mengerogoti PDAM. Kalau memang mengerogoti dan merugikan PDAM kita ini amputasi saja. Kalau saling menguntungkan kita lanjutkan, siapa bilang ini tidak ada hubungannya dalam ranperda ini karena tidak bisa disusun kalau tidak ada ini kontraknya,” tegasnya.

Kerjasama PDAM yang dimaksud adalah kerjasama PDAM yang didalamnya ada PT Tirta Mulia Abadi, PT Multi Engka Utama dan PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengelolaan air (IPA) v Somba Opu yang nilainya masing-masing diatas Rp 90 Milliar. (*)


div>