SELASA , 18 DESEMBER 2018

Dewan Minta Jatah Reses Ditambah

Reporter:

Iskanto

Editor:

Jumat , 05 Oktober 2018 10:00
Dewan Minta Jatah Reses Ditambah

Melani Mustari

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengusulkan tambah masa reses menjadi empat kali dari sebelumya tiga kali.

Hal ini berdasarkan perubahan Tatib dan Kode Etik melalui Perarturan Pemerintah (PP) Nomor 12Tahun 2018.

Ketua Pansus Tatib dan Kode Etik DPRD Kota Makassar, Melani Mustari mengatakan jika masa reses tidak lagi dihitung berdasarkan masa persidangan. Hal itu berdasarkan PP yang DPRD yang baru, tidak menjelaskan terkait berapa kali jumlah reses dewan dalam 1 tahun masa persidangan.

Kata dia, itu sesuai dengan hasil konsultasi Pansus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan jika masa tergantung dari kemampuan setiap daerah. Sehingga ini bisa saja dilakukan lebih dari dua kali dalam masa persidangan sesuai dengan kemampuan daerah.

“Dalam tatib yang baru reses tidak disebutkan berapa kali bisa reses dalam 1 masa persidangan. Makanya kita pertanyakan berapa banyak? Tapi jawaban dari kementerian, tergantung dari kemampuan daerah,” kata Melani, Kamis (4/10).

“Dari hasil konsultasi dengan DPRD DKI Jakarta perhari dengan 2 titik, 8 hari kerja. Tidak boleh dapat Sabtu atau Minggu, 2 titik 1 hari, jadi 16 kali,” tambahnya.

Karena itu, pihaknya mengusulkan agar pelaksanaan reses bisa ditambah. “Bisa saja empat sampai lima kali dalam setahun tergantung kemampuan daerah,” katanya.

Sementara itu, anggota Pansus lainnya, Hamzah Hamid mengatakan jika penambahan masa reses masih dikonsultasikan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Harus jelas dulu dasar hukumnya karena tidak boleh melanggar peraturan. Memang ada beberapa daerah yang melaksanakan reses sampai empat kali, seperti di DKI Jakarta. Kita belum lihat aturannya seperti apa,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kemampuan daerah, Hamza mengatakan sesuai dengan hasil pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar, hal tersebut sangat memungkinkan. “Memungkinkan juga di Kota Makassar,” singkatnya.

Dilain pihak, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar membantah penambahan masa reses tersebut. Ia mengatakan masa reses tetap tiga kali dalam setahun sesuai dengan jumlah masa sidang. Meskipun ada usulan tersebut harus dikonsultasikan ke Kemendagri.

“Reses itu hanya tiga kali, yang mengikuti masa sidang. Kalau misalnya ada perubahan, saya belum bisa jawab, harus konsultasi dulu,” kata Adwi.

Apalagi, kata dia, untuk sekali reses pihaknga mengaku harus menelan anggaran miliaran rupiah. Ia membeberkan jika sekali masa reses, dewan menghabiskan biaya operasional sebesar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar untuk seluruh Anggota DPRD Kota Makassar. Ditambah dengan tunjangan reses sebesar Rp15 juta setiap anggota.

“Anggaran satu kali reses, ada di keuangan. Rata-rata kurang lebih RP.25 miliar sampai Rp.30 miliar untuk satu kali masa reses. Kita siapkan saja anggarannya,” ungkapnya.

Diketahui, aturan mengenai pelaksanaan reses diatur dalam bebarapa aturan. Antara lain, Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kemudian, UU RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. (*)


div>