MINGGU , 16 DESEMBER 2018

Dewan Minta PDAM Tegas Tindaki Pencurian Air

Reporter:

hur

Editor:

Rabu , 27 April 2016 15:51

MAKASAR, RAKYATSULSEL.COM – Dugaan pencurian Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar dilakukan salah satu perusahaan di Makassar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan perusahaan yang ditengarai melakukan hal tersebut wajib hukumnya diberikan sanksi tegas.

Pasalnya, Dewan menganjurkan Pemerintah Kota atau dalam hal ini Dirut PDAM untuk melakukan pengecekan semaksimal mungkin untuk melihat oknum yang tengah melakukan pencurian di Makassar.

Wakil Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, menegaskan segala tindakan pencurian yang dilakukan oleh oknum perusahaan atau rumah tangga harus ada pertangungg jawabannya guna menjadikan Makassar dua kali tambah baik.

“Itukan termasuk kategori tingkat kebocoran kalau ada kecurian air. Sekali lagi saya tegaskan ke PDAM untuk turun melakukan pengecekan ke lapangan di area yang diduga melakukan hal tersebut,” ujar Leo saat ditemui di DPRD Makassar, Rabu (27/4).

Lanjut Legislator Fraksi PAN ini menuturkan selama ini uang ditekankan untuk Direksi PDAM melakukan geliat pengecekan lapangan di area atau pun yang dirasionalisasikan pembayaran reproduksi dan terget untuk masing-masing perusahaan.

“Kalau dugaan seperti itu kan bisa ditahu dari beban dan kapasitas disana, dan lihat rekeningnya, biasa juga memang ada meteran tidak terlihat, nah disini tugas mereka untuk memeriksa hal tersebut,” ungkap Leo.

Selain itu Leo juga menyatakan segal oknum yang melanggar harus diberikan sangsi dan perlu ditegasi untuk memberikan efek jerah bagi oknum yang melanggar. Ini yang terus ditelisik persoalan kebocoran air PDAM yang menurunkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Makassar.

“Saya minta tegasi dan beri sanksi sebanyak berapa mereka lakukan. Kecurangan dan berikan ekstra tambahan sanksi dengan melakukan penambahan double pembayaran selama batas waktu mereka melakukan kecurangan, kalau saya usulkan sebanyak 20 tahun,” katanya.

Bukan hanya itu efektif tidaknya dilakukan pengecekan juga terlihat dari meteran yang digunakan, seba tidak masuk akal jika pengunaan air rumah tangga dan perusahaan yang sama penggunaan pemakaian airnya. “Yah tidak masuk akal harus itu dievaluasi alat meteran yang tidak terlihat, serta bagaimana mekanisme aturan yang sesuai dengan peraturan yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, nggota Komisi B DPRD Makassar, William menuturkan jika ditemukan perusahaan yang melakukan pelanggaran dan mempunyai barang bukti maka pihak direksi PDAM dan Pemkot harus memberikan sangsi tegas dan denda pembayaran yang berkali lipat dari jumlah pembayarannya selama beberapa tahun.

“Harus ada denda pembayaran sesuai dengan pemakaian dan harus ada denda pelanggarannya, ini sebagai efek jera bagi perusahaan yang melanggar,” tutupnya.


Tag
  • PDAM
  •  
    div>