SABTU , 15 DESEMBER 2018

Dewan Minta Sistem Rujukan Online BPJS Dihentikan

Reporter:

Editor:

Iskanto

Jumat , 12 Oktober 2018 09:00
Dewan Minta Sistem Rujukan Online BPJS Dihentikan

Kadir Halid. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sistem Rujukan Berjenjang (Online) yang baru saja diberlakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per tanggal 16 September dikeluhkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, termasuk sejumlah rumah sakit.

Karena dengan alasan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mendesak agar pelaksanaan sistem ini ditunda untuk wilayah Sulsel. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Ia meminta agar pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang ditunda. Pasalnya, pelaksanaan sistem ini ditentukan secara sepihak oleh BPJS tanpa ada koordinasi dengan Pemda setempat.

Akibatnya, pemberi layanan kesehatan seperti dokter, perawat, dan lain-lain kerap menerima keluhan dari masyarakat terhadap sistem yang ditetapkan berlaku mulai 16 September 2018.

“Meminta agar pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang ditunda pelaksanaannya untuk wilayah Sulsel sambil BPJS melakukan sosialisasi yang lebih masif dan konsisten kepada seluruh masyarakat peserta BPJS dan fasilitas kesehatan ditingkatkan,” kata Kadir, Kamis (11/10).

Hanya saja, kata dia, data ini diduga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan lantaran beberapa diantaranya tidak tepat sasaran. “Pendataan ini untuk memperoleh data valid dan kekinian terhadap peserta BPJS yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, M Rajab mengatakan banyak kerumitan dalam sistem rujukan online. “Ini masalah rujukan berjenjang. Misalnya, rumah sakit di Makassar yang hanya memiliki 5 rumah sakit tipe C. Bagaimana mungkin bisa melayani 1,5 juta dengan hanya 5 rumah sakit,” kata Rajab.

Menurutnya, aturan itu harus mempermudah pelayanan kesehatan. “Jangan sampai ini masalah defisit sehingga pelayanan jadi rumit. Masa anggaran kita yang kita dorong ini justru membuat rumit. Pelayanan kesehatan itu jangan hanya melihat untung rugi” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Maluku, I Made Puja Yasa mengatakan sistem rujukan berjenjang adalah upaya digitalisasi sistem rujukan yang sudah berjalan sejak tahun 2012.

Terbitnya, Perpres No. 82/2018 per tanggal 18 September 2018, hanya mempertegas sistem rujukan yang sebelumnya diatur dalam Permenkes No.1/2012.

“Ini adalah upaya digitalisasi sistem rujukan yang berjalan saat ini. Adanya Perpres No.82/2018 yang sudah diundangkan pada tanggal 18 September 2018 untuk mempertegas sistem rujukan. Kenapa kami mempertegas hal ini, karena hal sudah dibicarakan di tingkat menteri bahwa ini adalah salah satu upaya untuk keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, “ kata Made.

Terkait data PBI, BPJS Kesehatan sifatnya hanya menerima data, baik dari pemerintah daerah, peserta mandiri, maupun dari pemerintah pusat. Data PBI, akunya, didapatkan dari data yang diserahkan oleh Dinas Sosial setempat.

“Jika ada koreksi yang terkait penonaktifan PBI APBN ataupun PBI APBD maka secara sistem otomatis dilakukan koreksi penonaktifan. Tinggal bagaimana dari Dinsos memastikan data tersebut yang memang statusnya masih miskin, bisa masuk didalam program PBI APBD,” jelasnya.

Kata dia, dari data BPJS, sekira 28 persen dari total peserta BPJS adalah PBI sebanyak 5,5 juta jiwa, 40 persen diantaranya ditanggung oleh APBN atau sebesar 3,2 juta jiwa, sementara 2,3 juta jiwa lainnya ditanggung APBD. Sementara, masih ada sisa 1,3 juta jiwa yang belum tercover didalam program PBI.

“Kami kemarin sudah sampaikan kepada provinsi dengan Bapak Gubernur. Mudah-mudahan untuk daerah yang memang masih terbatas akan diupayakan utnuk memberikan alokasi anggaran yang lebih besar terkait dengan Kabupaten/Kota yang belum tercover sampai 95 persen,” ungkapnya.

Diketahui, sistem rujukan berjenjang merupakan sistem rujukan yang dilakukan secara online. Dengan sistem rujukan online, peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir jika kehilangan atau lupa membawa surat rujukan karena informasi rujukan peserta sudah terekam dalam sistem online, baik di FKTP maupun di rumah sakit.

Hanya dengan menunjukkan kartu JKN-KIS, peserta sudah bisa dilayani di FKTP dan FKRTL tempatnya dirujuk. (*)


div>