SABTU , 20 OKTOBER 2018

Dewan Mita Pemkot Masukkan Draf APBD-P Tepat Waktu

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 29 Februari 2016 17:38

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk secepatnya memberikan draft pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan bisa tepat waktu. Karena sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015 mengatakan bahwa kalender pembahasan Perubahan APBD dimulai pada bulan Juli.

Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, Abdul Wahab Tahir mengatakan pembahasan APBD-P pada tahun tahun ini tidak bisa telat seperti pada tahun sebelumnya. Agar proses pengerjaan dan tender bisa berjalan dengan efisien.

“Supaya banyak waktu mulai proses tender sampai pada tahap penegerjaan. waktunya itu kurang lebih 100 hari. Dan agar tidak seperti masalah yang sebelumnya yang terjadi di gedung DPRD ini yang dinilai ada proses pemakasaan tender,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan pembahasan APBD-P yang bisa sesuai ini sesuai dengan Permendagri dan keinginan pemerintah pusat dia berharap tidak ada lagi proyek yang terbengkalai pekerjaannya.

“Minggu ketiga bulan September pengerjaan semua sudah jalan, semuanya itu bisa tuntas, berarti sudah ada waktu kurang lebih seratus hari untuk menyelesaikan semua pengerjaan,” tuturnya saat di gedung DPRD Makassar, Senin, (29/2).

Legislator Fraksi Golkar ini menambahkan, banyak hal yang memfaktorkan pembahsan APBD-P sebelumnya telat di bahas. Untuk itu, kata Wahab, sembilan fraksi telah sepakat pembahasan tersebut harus sesuai dengan peraturan.

“Banyak hal yang menyebabkan, jadi kita bercermin dengan kejadian masa lalu sehingga sembilan fraksi bersepakat APBD-P mulai di bahas di bulan enam, supaya lebih lama proses pembahasannya maupun pengerjaannya,” jelasnya.

Seperti sebelumnya, APBD-P dibahas pada bulan sembilan dan dampaknya adalah beberapa pengerjaan renovasi gedung DPRD Makassar, dan kantor Balaikota mandek. Selain itu, Fraksi NasDem menolak pembahsan tersebut karena tidak jelas dasar hukumnya dengan telatnya pembahasan APBD-P.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi A, Abdi Asmara juga menegaskan bahwa pembahsan APBD-P harus sesuai dengan Permendagri. Untuk itu Pemkot harus memasukkan draft dengan tepat waktu agar pembahasannya bisa detail. “Selain pengerjaan tender tidak terbengkalai lagi, pembahasannya juga tidak buru-buru, jadi bisa di bahas dengan detail,” tuturnya.


div>