SABTU , 20 OKTOBER 2018

Dewan Nilai Kereta Dalam Kota Bisa Mubazir

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Lukman

Rabu , 20 Desember 2017 08:30
Dewan Nilai Kereta Dalam Kota Bisa Mubazir

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengusulkan Light Rapid Transport (LRT) Makassar, di depan lembaga Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Capital Place Jakarta, beberapa waktu lalu.

LRT ini dinilai sebuah keharusan dan telah menjadi kebutuhan masyarakat Makassar yang tidak boleh diabaikan. Pasalnya, kata Danny, populasi pertumbuhan kendaraan di Makassar yang tak terbendung, dimana mobil yang telah mencapai sekitar satu juta lebih, hampir sama dengan jumlah penduduk Kota Makassar dan motor sebanyak dua juta.

Danny memandang LRT sudah mendesak. Dari survei kepuasan publik Makassar yang dilakukannya setiap enam bulan ditemukan terjadinya pergeseran masalah yang dihadapi. Masyarakat Makassar saat ini menempatkan kemacetan adalah hal yang paling utama dikeluhkan.

“Kami sudah punya studi tentang kemacetan. Kesimpulan dari studi itu adalah jika tahun 2017 tidak ada terobosan radikal, soal solusi trasportasi maka Makassar terancam stroke. LRT inilah solusinya. Alhamdulillah, selain itu kita juga sudah ada terobosan jalan tol, kita sudah dibantu JICA kemudian investornya juga sudah ada. Alhamdulillah Pak menteri PU sudah menyampaikan persetujuannya,” kata Danny.

Selain itu, alasan Danny mengusulkan ke KPBU terkait LRT yakni tidak adanya jalan yang secara kontinyu menghubungkan sisi barat kota ke timur. Padahal dari hasil kajian yang pernah dilakukan lima tahun sebelumnya, pergerakan masyarakat dari timur ke barat dan sebaliknya setiap harinya bisa mencapai 675.000 orang.

“Cuma ada tiga ruas jalan. Sementara tidak ada yang kontinyu. Tapi ini memang sudah ada sebelum saya menjabat wali kota, maka terobosan yang paling bisa kita lakukan adalah elevated LRT (LRT Melayang),” ungkapnya.

LRT ini akan melalui rel melayang sepanjang 16,7 km dengan prediksi waktu pembangunan selama 12 bulan. Danny berharap proyek ini menjadi prioritas KPBU sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di Makassar.
Hal lain yang dipaparkan Danny di depan lembaga KPBU yaitu jalan tol melayang dalam kota sepanjang 70,64 km yang akan berfungsi sebagai ring road.

Untuk diketahui, KPBU adalah skema kerja sama pembangunan yang melibatkan swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi.

Mengatasi hal itu, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema KPBU tersebut. Adapun beberapa lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU antara lain Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD sebagai PJPK.

Terkait hal itu, Anggota Komisi C, DPRD Kota Makassar, Irwan ST menilai bahwa proyek kereta api dalam kota yang hanya mengcover wilayah Kota Makassar tersebut hanya akan jadi proyek yang mubazir. Alasannya Kota Makassar saat ini sudah sangat padat dan wilayah atau lahan yang tersedia juga tidak cukup memadai untuk menghadirkan sistem transportasi massal itu.

“Kalau untuk meminimalisir kemacetan, angkutan transportasi umum ini sangat bagus. Hanya saja menurut saya, kalau LRT atau kereta api dalam kota ini cuma mengcover area Kota Makassar, bakalan mubazir, sebab ketersediaan lahan di Makassar sudah tidak memadai, apalagi kondisi Makassar saat ini sudah padat,” ucapnya di konfirmasi, Selasa (19/12).

Olehnya itu, menurut Irwan, berdasarkan pertimbangan melihat situasi dan kondisi yang ada tersebut, rencana tersebut perlu perencanaan yang matang jika ingin diwujudkan di Makassar.

“Semua kota-kota besar di dunia menyelesaikan persoalan kemacetannya dengan kereta. Itu sangat solutif, hanya saja perlu perencanaan matang jika ingin diwujudkan di Makassar,” jelasnya.

Bahkan ia mengusulkan agar rencana proyek itu juga dapat menjangkau wilayah-wilayah strategis yang berada dalam lingkup Maminasata, sehingga proyek ini tidak bakalan mandek di tengah jalan.

“Kalau bisa sekalian kereta dalam kota ini juga bisa mengcover kawasan strategis megapolitan Mamminasata. Sehingga desainnya untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan ini beberapa puluh tahun ke depan,” usulnya.

Hal senada juga disampaikan legislator DPRD Makassar lainnya, Rudianto Lallo, yang menganggap perencanaan proyek kereta api dalam kota ini bisa jadi hanya pemborosan anggaran dan dinilai tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Makassar.

“Harusnya pemerintah sebelum menghadirkan LRT ini sudah memastikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Makassar? Selain itu apakah pemerintah sanggup menghadirkan teknologi secanggih MRT di Makassar,” tuturnya.

Legislator asal Fraksi NasDem ini menganggap perlu ada perencanaan matang soal kereta api dalam kota ini. “Karena planning membangun sarana transportasi baru bagi publik di kota harus memiliki konsep yang matang. Apakah memang Makassar sudah sangat membutuhkan, tinggal pemerintahnya mau atau tidak,” katanya. (*)


div>