JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Dewan Nilai Sistem Zonasi Perlu Dikaji Kembali

Reporter:

Arini Pratami

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 14 Juli 2018 11:30
Dewan Nilai Sistem Zonasi Perlu Dikaji Kembali

Anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura, Shinta Mashita. Foto: MD Fajar/RakyatSulsel

*Warga Pulau Keluhkan Zonasi PPDB

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah selesai. Namun, masih menyisakan sejumlah polemik bagian sebagian besar orang tua siswa.

Di Kota Makassar, penerapan sistem zonasi PPDB ini pun mendominasi keluhan masyarakat yang diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Yang paling merasa berat dengan adanya sistem zonasi tersebut datang dari orang tua siswa yang bermukim di kecamatan kepulauan di Kota Makassar.

Salah satu orang tua siswa yang menyampaikan keluhannya di Komisi D, yang membidangi pendidikan di DPRD Makasar, mengaku kecewa dengan aturan tersebut. Pasalnya, anaknya dinyatakan tidak lulus pada SMP yang dia daftar hanya karena jarak rumahnya dengan sekolah itu berjarak 3 kilometer.

“Anak saya dari kelas 1 sampai kelas 6 sangat berprestasi, tapi hanya karena jarak rumah mencapai 3 kilometer dengan sekolah, akhirnya dinyatakan tidak lulus. Jadi menurut saya aturan zonasi ini sangat tidak adil,” ujar kata Sumiati Dg Bollo, beberapa waktu lalu.

Ia pun berharap agar kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang, karena tidak semua daerah siap dengan aturan tersebut, khususnya bagi warga yang bermukim di pulau.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Shinta Mashita Molina menjelaskan, bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan PPDB di Kota Makassar mengacu pada Permendikbud. Sehingga, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat pihaknya tidak bisa keluar dari aturan tersebut.

“Itu adalah Permendiknas, yakni tentang PPDB Online. Pasal 33 kalau tidak salah, di peraturan menteri tersebut mengatur 90 persen zonasi dan 10 persen untuk kuota bagi siswa yang tidak mampu,” tutur Shinta, saat ditemui di ruangannya, Jumat (13/7) kemarin.

Pihaknya bahkan mengaku telah mencoba mensiasati terkait juknis pelaksanaan PPDB ini, karena menurutnya, kebijakan ini tidak adil bagi sebagian besar masyarakat di Kota Makassar. Ada beberapa sekolah yang disekitarnya tidak memiliki banyak pemukiman dan ada juga beberapa pemukiman yang jauh dari sekolah.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kunjungan ke Kemendikbud untuk melaporkan terkait pelaksanaan PPDB di Kota Makassar.

“Rencananya, komisi D akan berkunjung ke Kemendiknas bulan Agustus atau September. Kita akan memaparkan kelebihan dan keluhan mengenai sistem zonasi ini,” beber legislator asal Fraksi Hanura ini.

“Kalau dari kemitraan saya sepakat untuk dihapuskan, karena belum sesuai untuk daerah Makassar. Kan mereka berprestasi ini, karena zonasinya tidak mencapai. Akhirnya mereka tidak lulus,” lanjutnya.

Ia juga menambahkan, sehingga pelaksanaan PPDB ini juga harus disesuaikan dengan kondisi setiap daerah, seperti halnya di Kota Makassar.

“Ini biar berjalan, kita lihat kotanya. Tapi ini evaluasi bagi kami dan kami rasa ini tidak cocok sistem yang seperti ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Makassar, A Hidayat mengatakan juknis sistem PPDB 2018 yang saat ini diterapkan oleh pemerintah kota Makassar merupakan hasil kesepakatan dari Kementerian, Dewan Pendidikan, kepala-kepala sekolah, dan pihak legislatif.

Karena itu, tidak ada alasan bagi orang tua siswa untuk menolak mengikuti sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut.

“Yang susah adalah karena masih banyak orang tua yang memaksakan anak-anaknya masuk di sekolah-sekolah favorit, sekolah unggulan. Padahal tidak ada lagi sekolah unggulan, itu yang mau dihapuskan. Sekolahlah di sekolah dekat rumah,” tandasnya. (*)


div>