MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Dewan: Perda RTRW Tidak Boleh Mandul

Reporter:

Editor:

hur

Minggu , 28 Februari 2016 19:11

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Abdul Wahab Tahir menegaskan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bahwa Perda krusial seperti Perda RTRW tidak boleh mandu.

Pasalnya, kata Wahab, Wali Kota Makassar,Moh Ramdhan “Danny” Pomanto bisa bertindak lebih berdasarkan kewenangan untuk menertibkan apa yang ada di Perda tersebut, karena ini sudah perintah undang-undang.

“Klau ada pembangunan yang terindikasi melanggar Perda maka sebaiknya pak wali tidak memberikan izin operasi yakni atau hentikan pembangunannya, Insya Allah Perda RTRW tidak akan mandul, karena pak Danny berkomitmen untuk membangun kota dgn cara yg tertib tidak boleh ada pembangunan yg melanggar atura dan itu akan dipertegas pada perda rancangan detail tata ruang,” ungkapnya, Minggu (28/1).

Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan ini menambahkan kalau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau ada pejabat yang tidak menjalankan Perda dan perwali secara penuh dan tidak konsisten, maka pejabat itu harus diganti dan ditunda kenaikan pangkatnya.

“Untuk itu tugas Pemkot untuk penegakan Perda RTRW dan semua pihak yg berkepentingan harus mematuhi Perda tersebut dan yg melanggar harus ditindaki sesuai aturan kami sebagai wakil rakyat akan selalu melaksanakan fungsi pengawasan kami,” tegas Wahab.

Sementara itu, Sekertaris Pansus RTRW, Abdi Asmara menuturkan, Pemkot Makassar, harus sosialisasikan dengan maksimal semua Perda yang ada di Makassar, khususnya RTRW, dan untuk penegakan Perda Satpol PP harus yang terdepan pelanggaran terhadap Perda.

“Namanya Perda tidak boleh ada yang mandul, semua harus di sosialisasikan dengan baik agar masyarakat tahu bahwa ada aturan seperti itu agar tidak melanggarnya, untuk itu Pemkot harus bisa memaksimalkan penegakkan Perda dan Perwali,” jelas Ketua Fraksi Demokrat Makassar ini.


Tag
  • perda rtrw
  •  
    div>