KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Dewan Pertanyakan Legalitas Bantuan Perbaikan Gedung Kejari dan Polres Bulukumba

Reporter:

Salahuddin

Editor:

Iskanto

Jumat , 28 September 2018 11:01
Dewan Pertanyakan Legalitas Bantuan Perbaikan Gedung Kejari dan Polres Bulukumba

Anggota Banggar DPRD Bulukumba, Muhammad Bakti

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.COM – Pemkab Bulukumba mengalokasikan dana Rp1 miliar lebih untuk proyek rehabilitasi gedung kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba dan Kepolisian Resort (Polres) Bulukumba.

Namun, bantuan tersebut menjadi sorotan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bulukumba dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulukumba.

Anggota Banggar DPRD Bulukumba, Muhammad Bakti, mempertanyakan legalitas bantuan proyek rehabilitasi gedung kantor Kejari Bulukumba dan Polres Bulukumba senilai Rp1 miliar lebih tersebut.

“Apa asalan Pemda memberikan bantuan kepada Kejari dan Polres. Apakah sudah sesuai mekanisme. Siapa tahu ada masalah dikemudian hari,” kata Muhammad Bakti.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba, Andi Mappiwali, mengakui bantuan untuk Kejari dan Polres merupakan bantuan hibah dan sudah sesuai ketentuan.

Ia mengatakan, selama tiga tahun terakhir ini, Kejaksaan dan Kepolisian mengalami pengurangan dana dari pusat sehingga menyulitkan melakukan perbaikan sarana dan prasarana. Karenanya, Pemda memberikan bantuan hibah kepada Kejari dan Polres. Apalagi, Kejaksaan dan Kepolisian bagian dari pemerintah pusat yang punya perwakilan di daerah.

 


div>