SELASA , 16 OKTOBER 2018

Dewan Rawan Manfaatkan Masa Reses Untuk Kampanye

Reporter:

Suryadi - Fahrullah - Alief

Editor:

asharabdullah

Kamis , 15 Maret 2018 12:15
Dewan Rawan Manfaatkan Masa Reses Untuk Kampanye

DOK. RAKYATSULSEL.

*Baru Enam Anggota DPRD Minta Cuti Kampanye

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah menerima laporan surat cuti kampanye dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulsel. Namun dari 85 anggota DPRD Sulsel saat ini, baru enam wakil rakyat yang di KPU Sulsel yang cuti kampanye.

Adapun yang telah telah mengajukan cuti, yakni Rudy Pieter Goni (PDIP), Arum Spink (NasDem), Wahyuddin M Nur (Hanura), Marzuki Wadeng (Golkar), Syaharuddin Alrif (NasDem) dan Kadir Halid (Golkar). Masing-masing mereka cuti di hari dan tempat kampanye yang berbeda.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief menyatakan cuti tersebut sudah menjadi ketentuan bagi pihak pejabat anggota DPRD yang ikut mengkampanyekan Pasangan Calon yang didukungnya.

“Saat kampanye, mereka harus cuti kampanye. Cuti on off namanya. Kampanye hari ini cuti hari ini, besok setelah cuti jadi anggota dewan lagi, pekan depan mau kampanye minta cuti lagi. Begitu polanya,” jelas Iqbal di kantornya, Selasa (13/3).

Adapun izin cuti tersebut, harus melalui pemimpin DPRD. Yakni Ketua maupun wakil ketua,” ungkapnya.

Meski demikian, Wakil Direktur Komite Pengawas Legislatif (Kopel) Sulsel, Herman Karang mengingatkan, jika cuti kampanye bersamaan dengan masa reses anggota dewan, dan masa reses pun rawan untuk disalahgunakan untuk kegiatan kampanye kandidat tertentu.

“Anggota Dewan tak boleh pakai modus reses sebagian kesempatan untuk kampanye. Karena reses bukan untuk suksesi kandidat,” katanya.

Masa reses anggota legislator DPRD baik kota mapun Sulsel, telah diagendakan. Akan tetapi, kali ini terasa berbeda, lantaran rawan ditunggangi kepentingan suksesi bakal calon pasangan yang akan maju di pilkada 2018.

Herman Kajang mengingatkan, agenda reses yang bertepatan dengan tahun politik jelang pilkada itu rawan ditunggangi.

Menurutnya, reses fasilitas negara yang disiapkan negara untuk menjaring aspirasi di masyarakat. Jangan sampai ini dikemudian ditunggangi oleh pihak-pihak, baik itu dari kandidat maupun tim kampanye untuk ikut serta dalam memanfaatkan reses ini, baik dari partai politik maupun dari perseorangan.

“Mengingat pembiayaan reses bersumber dari APBD, dia menyarankan reses dimanfaatkan selayaknya tanpa agenda lain,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan jika masa reses anggota dewan kerap dijadikan ajang untuk mensosialisasikan kandidatnya dimana banyak warga atau pemilih berkumpul sehingga potensi itu sangat besar dimanfaatkan oleh kandidat atau tim kampanye.

Dikatakan, reses sejatinya digunakan untuk menghimpun aspirasi dari konstituen masing-masing anggota dewan. Apalagi, jelasnya, sejumlah anggota dewan tercatat sebagai tim kampanye.

“Mereka turut memberikan sumbangsih atau dukungan kepada calon-calon. Potensi itu ada, karena Partai Politik-lah yang menempatkan para kandidatnya sebagai anggota dewan. Mereka pasti berusaha untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih, baik itu melalui kampanye, maupun aktivitas lain dimana warga banyak berkumpul,” jelasnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Usman Lonta, tak menampik jika pengajuan izin cuti para legislator tersebut untuk mengikuti agenda kampanye turut mempengaruhi jalannya pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang saat ini tengah dibahas oleh pansus, sebab kebanyakan anggota dewan yang mengajukan cuti tersebut adalah sebagai anggota pansus.

Diketahui, di DPRD Sulsel saat ini tengah membahas tiga ranperda, yakni Ranperda Perindustrian, RZWP3K, dan Retribusi Umum.

“Ya, meskipun tidak secara langsung tentu ada pengaruhnya, karena semua anggota dewan yang masuk dalam tim kampanye juga termasuk anggota pansus,” ujar legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Rabu (14/3).

Meski demikian, lanjut Usman, absennya beberapa anggota pansus Ranperda tidak akan memengaruhi jadwal pembahasan tiga ranperda yang saat ini tengah dibahas oleh dewan. Pasalnya, izin cuti yang diajukan hanya beberapa hari kerja sehingga tidak mengganggu waktu rapat pembahasan.

“Tapi rapat-rapat pasti tetap jalan dua-duanya, karena kan cutinya hanya 1 atau 2 hari, tidak long time. Apalagi kampanye juga tidak tiap hari jadi nanti ada jadwal kampanye jagoannya, baru izin cuti. Kalau tidak ada jadwal kampanye, tetap kembali tugas kedewanan masing-masing,” terangnya.

Menurutnya, ada berbagai cara yang ditempuh Pansus agar tugas kedewanan dan perintah partainya bisa sama-sama jalan, tanpa tumpang tindih. “Kalau agenda rapat pembahasan jadwalnya bersamaan, sehingga terancam tidak kuorum, maka akan dikoordinasikan secepatnya untuk menghindari jadwal yang bersamaan. Jadi aman dan terkendali ji semua,” katanya.

Sekretaris DPRD Provinsi Sulsel, M Rizal Saleh, juga mengaku hampir setiap hari dirinya menerima surat permohonan cuti kampanye dari beberapa legislator. Hanya saja, dia mengaku tidak mengingat siapa-siapa saja legislator.

“Sudah banyak yang masukkan. Terakhir itu sudah hampir 30 orang anggota dewan yang masuk suratnya,” ungkap Rizal Saleh saat dikonfirmasi lewat sambungan teleponnya.

Rizal juga menambahkan, bahwa bagi legislator yang mengajukan cuti untuk menjadi jurkam kandidatnya, tentu akan lepas dari segala tanggungan negara, sebab semua kegiatan mereka sebagai legislator dihilangkan.

“Dewan yang cuti itu otomatis tidak bisa diikutkan dalam agenda dewan dan kegiatan kampanye mereka itu di luar tanggungan negara,” pungkas Rizal.

Sebelumnya, Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Moh Roem, mengatakan jika anggota DPRD Sulsel banyak yang mengajukan cuti dalam rangka mengikuti jadwal kampanye kandidat lantaran mereka terdaftar sebagai jurkam.

“Iya ada beberapa. Ada yang dua hari sebelum mengikuti masa kampanye, sudah dimasukkan surat cutinya,” kata Moh Roem.

Dia juga menyampaikan bahwa legislator adalah bagian dari partai politik, sehingga mereka juga terikat dengan agenda parpol masing-masing. “Saya tidak hapal siapa-siapa legislator yang cuti, yang jelas sudah ada beberapa izin satu hari, untuk ikut kampanye dialogis,” katanya.

Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel ini pun berharap, agar legislator tidak melupakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. “Harus sama-sama berjalan,” singkatnya. (*)


div>