RABU , 13 DESEMBER 2017

Dewan Siap Awasi Penerapan UMK

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Muh Sophian AS

Senin , 13 November 2017 23:01
Dewan Siap Awasi Penerapan UMK

Ketua Komisi D DPRD Makassar Sampara Syarief

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendukung penetapan Upah Minimum Kota (UMK) naik sebesar 8,71 persen atau Rp 2.722.641 dan meminta Pemerintah Kota memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif mengatakan sangat mendukung penerapan penetapan upah minimum kota atau UMK, sebab dalam kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2015, pemerintah tidak lagi berdasarkan kepada hasil survei kehidupan layak untuk menetapkan upah minimum. “Kami berupaya mendorong upah pekerja meningkat semaksimal mungkin. kalau ada kebijakan ini dilanggar perusahaan maka perlu ditindaki, dan saya rasa pemerintah tahu soal pemberian sanksi ini,”ungkapnya saat di DPRD Makassar, Senin (13/11).

Legislator Fraksi PPP itu menilai bukan hanya menaikkan gaji para karyawnnya sesuai UMK, akan tetapi juga perusahaan harus memperhatikan CSRnya. UMK ditetapkan berdasarkan upah minimum tahun sebelumnya ditambah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi kota makassar. “Itu sudah wajarlah UMK seperti itu, dengan pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi kota makassar sudah bertambah baik dari sebelumnya,”ujarnya. (*)


div>