KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Dewan Tagih LPJ KPU Kota Makassar

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Jumat , 26 Oktober 2018 08:15
Dewan Tagih LPJ KPU Kota Makassar

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar segera menyerahkan Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) anggaran Pilkada 2018 lalu kepada Pemerintah Kota Makassar.

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara menjelaskan, LPJ itu dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban KPU Kota Makassar atas penggunaan anggaran hibah Pilkada lalu yang diserahkan Pemkot Makassar sebesar Rp60 miliar.

Selain itu, kata dia, LPJ tersebut akan dijadikan acuan untuk mengeluarkan anggaran Pilpres dan Pileg 2019.

“Hasil audit yang dilakukan inspektorat dan KPU saya kira kita DPRD belum menerima itu. Yang kami minta bagaimana pemerintah kota mendesak KPU untuk memberikan LPJ. Anggaran Rp60 miliar itu diberikan pemerintah kota. Jadi otomatis pertanggung jawabannya itu ke pemerintah kota nanti DPRD meminta pertanggung jawaban pemerintah kota terkait LPJ itu,” ujar Abdi Asmara di Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (26/10).

Bahkan, kata dia, Pemkot Makassar sudah 2 kali memberikan surat terkait permintaan LPJ tersebut. Namun, hingga saat ini belum juga diserahkan.

“Sampai sekarang belum ada, dari KPU terkait laporan pertanggung jawaban itu. Saya sendiri tahu kalau pemerintah kota dalam hal ini wali kota sudah 2 kali menyurat. Apakah sudah ditindaklanjuti atau belum saya belum menerima itu,” jelasnya.

Ia membeberkan, pihaknya bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar lainnya berencana akan melakukan pemanggilan kepada KPU Kota Makassar. Namun, saat ini pihak KPU Kota Makassar masih dalam proses audit Inspektorat Makassar.

“Teman-teman di DPRD punya rencana untuk memanggil KPU, tapi kan ini masih dalam proses audit. Biarkanlah dulu teman-teman KPU, dengan sekretariat bekerja mempertanggung jawabkan hasil-hasil kegiatan itu. Baru kita memanggil,” bebernya.

“Kalau sudah ada laporan pertanggung jawaban yang sudah diserahkan pemerintah kota, itu yang akan mendasari kita akan kita panggil untuk kita rapatkan di DPRD. Batas waktunya itu ada di pemerintah kota yang punya kewenangan,” lanjutnya.

Apalagi, kata dia dalam waktu dekat masa jabatan komisioner KPU Kota Makassar akan segera selesai. Maka, selayaknya sebagai suatu organisasi ketika habis masa jabatannya maka diwajibkan untuk memberikan LPJ-nya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, selama mereka menjabat.

“Ini kan sudah mau pergantian komisioner. Kan masa jabatannya itu kalau tidak salah, sampai bulan Januari atau Desember. Tetapi dalam proses berakhirnya masa jabatan itu tentunya apa yang telah mereka laksanakan itu dilaporkan sebagai laporan pertanggungjawaban. Meskipun habis masa jabatannya dan itu wajib. Setiap orang yang telah berakhir masa jabatannya itu harus bisa memberikan laporan pertanggungjawaban. Apalagi disitu ada dana hibah Rp6 miliar dari pemkot,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali menuturkan bahwa pihaknya menginginkan agar penggunaan anggaran dari Pemkot Makassar selayaknya tidak menjadi masalah.
“Kan saya sudah bilang, jangan sampai penggunaan anggaran ini akan menjadi masalah dikemudian hari,” tuturnya.

Bahkan, pihaknya akan memanggil KPU Kota Makassar sebelum kembali memberikan anggaran untuk Pilpres dan Pileg 2019. “Kami akan panggil untuk menjelaskan itu penggunaan anggaran,” pungkasnya. (*)


div>