MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

Dewan Tak Ingin Lahan IPAL Losari Bermasalah

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Kamis , 03 Mei 2018 16:15
Dewan Tak Ingin Lahan IPAL Losari Bermasalah

Kantor DPRD Makassar. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta penanganan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Losari tidak terhambat di pembebasan lahan.

Pasalnya, selama ini lambatnya penanganan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) diakibatkan permasalahan terkait Barang Milik Negara (BMN), yang umumnya mulai dari masalah pembebasan lahan hingga ganti rugi lahan yang tidak sepadan.

Anggota Komisi C DPRD Makassar, Susuman Halim menuturkan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari segi teknis pembangunan IPAL yang akan di bangun di Losari, sebab anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan IPAL tersebut telah disediakan di APBD Pokok tahun ini.

“Saya pikir soal teknisnya PU sudah tahu apa yang dilakukan, belum lagi anggaran yang kami setujui untuk pembangunan IPAL itu sudah cukup untuk membangun. Nominal anggarannya memang tidak main-main, sebesar Rp 49 milliar yang diharapkan IPAL disana bisa terpusat,” ungkapnya saat di gedung DPRD Makassar, Rabu (2/5).

Lanjutnya, hanya saja yang menjadi kekhawatiran dewan soal pembagunan IPAL di Losari dapat menjadi terhambat akibat dari lahan untuk pembangunan belum ada. Bahkan tugas dari pemerintah kota untuk menagih tanah hibah dari pengembang PT GMTD belum dibebaskan, hingga kini belum dilakukan.

“Jadi kalau kita berhitung lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar itu belum mencapai 5 hektare sedangkan untuk membangun itu, PU butuh lahan lebih dari itu. Belum lagi soal masalah tatanan pengelolaan lingkungan, itu juga butuh lahan,” terangnya.

Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko mengaku untuk persoalan lahan IPAL Losari, Dinas PU harus mengkoordinasikan terlebih dahulu ke pihak BPN dan Dinas Pertanahan untuk memastikan lokasi pembangunan IPAL sudah milik pemerintah kota atau lahan tersebut belum di bebaskan.

“Kalau kita lihat dari etos kerja PU ini sudah ingin membangun karena sudah dalam tahap ekspose, namun kita juga perlu lihat PR dari PU ini masih banyak untuk pembangunan IPAL Losari utamanya lahan. Karena masalah yang menghambat pengerjaan proyek di Makassar itu tergelut di BMN mulai dari masalah lahan hingga ganti rugi lahan dan itu sudah banyak contohnya,” bebernya.

Belum lagi kajian dari beberapa OPD juga di perlukan dinas PU, sehingga dewan mengarahkan dinas PU melakukan kajian terlebih dahulu. Sebab limbah yang di hasilkan dari produksi rumah tangga, usaha jasaboga, perhotelan dan rumah sakit yang menjurus kepantai losari butuh kajian terlebih dahulu.

“Nantilah kita akan tinjau juga sejauhmana pembangunan IPAL Losari ini, karena padat juga jadwal kita di pansus. Tapi nanti kita akan panggil PU untuk memastikan proyek ini,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PU Makassar, Muhammad Ansar mengaku jika saat ini proyek IPAL Losari sedang digenjot, mulai dari pembebasan lahan hingga mencoba berbagai model alternatif lainnya. Namun PU mengupayakan untuk pembangunan IPAL Losari tidak membutuhkan lahan terlalu luas.

“Kita punya opsi memang, karena masalah kita ada pada lahan makanya kita coba beberapa opsi. Nah tergantung lagi seperti apa nanti kita mau pakai opsi lahan yang besar yang tentunya juga butuh biaya besar atau opsi yang lebih kecil tetapi belum bisa memastikan itu sudah memenuhi baku mutu lingkungan,”paparnya.

Pihak PU menawarkan dua pilihan, pilihan pertama pembangunan IPAL Losari membutuhkan lahan sebesar 5,6 hektare akan tetapi membutuhkan perhitungan lokasi pembangunan dan hembusan angin laut. Sedangkan Opsi kedua membanguan IPAL yang luasnya 3 ribu meterpersegi yang sisa lahannya dibuatkan taman kota tapi belum memenuhi baku mutu lingkungan. (*)


div>