SELASA , 16 OKTOBER 2018

Dewan Tuding Pemerintah Tak Serius Tangani Kesehatan

Reporter:

Rini

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 28 Juli 2018 15:00
Dewan Tuding Pemerintah Tak Serius Tangani Kesehatan

Sampara Sarif. ist

* Terkait BPJS Putuskan Tiga Layanan Kesehatan

MAKAKSSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memutuskan tidak akan menanggung tiga layanan kesehatan yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik per 25 Juli 2018 lalu.

Terkait hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Sampara Sarif mengaku sangat menyayangkan keputusan pemerintah pusat tersebut. Bagi dia, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Untuk itu, ia menilai pemerintah tidak lagi menjalankan komitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui jaminan kesehatan.

“Kalau katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik yang tidak ditanggung, mana komitmen pemerintah untuk memperbaiki gizi atau kesehatan masyarakat. Keinginan masyarakat dan pemerintah kan sama, bahwa kita semua ingin terhindar dari penyakit,” kata Sampara, Jum’at (27/7) kemarin.

Ia mengaku pihaknya juga menginginkan agar BPJS Kesehatan membatalkan keputusan tersebut. Alasannya, kata dia, keputusan tersebut sangat aneh, apalagi keputusan ini baru saja diberlakukan oleh pihak BPJS Kesehatan.

“Keputusan tersebut bisa direvisi kembali. Sama dengan yang lalu, bisa menangani penyakit kronis. Apalagi, masyarakat kita banyak yang mengalami penyakit kronis,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan BPJS Kesehatan bertugas untuk memberikan kesejahteraan yang prima bagi masyarakat. Apabila, kata dia, tugasnya sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka itu akan menjadi tanda tanya bagi masyarakat.

Ia pun mengusulkan, agar pemerintah pusat dapat merevisi aturan tersebut. “Kami minta ditinjau kembali, kami ingin kebijakan baru dari pemerintah pusat ini kalau direvisi kembali untuk mengakomodir keinginan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Ichwansyah Gani mengatakan kebijakan itu merupakan keputusan dari pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan efisiensi pelayanan dan biaya yang dilakukan pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan. Namun, bukan merupakan bentuk pemberhentian pelayanan.

“Ada 3 penyakit yang memang kita atur terkait efisiensi, yang sering dibilang kan, katanya ada penghentian pelayanan dan segala macamnya, itu tidak. Aturan itu tujuannya untuk efisiensi biaya dan pelayanan. Jadi memang ada batasan yang disepakati bersama. Tapi tidak ada penghentian layanan,” jelasnya.

Untuk diketahui, keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Layanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Jaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018.

Peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya undang undang nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24 Ayat (3) yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan. (*)


div>