MINGGU , 20 JANUARI 2019

Dewan Tunggu Janji NA Bubarkan TP2D

Reporter:

Iskanto

Editor:

Jumat , 28 Desember 2018 14:06
Dewan Tunggu Janji NA Bubarkan TP2D

Ilustrasi (Rakyatsulsel.com)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menanti janji Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) untuk membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).

Anggota DPRD Sulsel, M Rajab mengaku mendapat informasi jika jika tim yang beranggotakan 44 orang itu tidak akan ada lagi di tahun 2019. “Saya mendapat informasi ada pemikiran gubernur untuk membubarkan itu (TP2D,” kata M Rajab, Kamis (27/12).

Wakil Ketua Komisi E menegaskan, wajar saja jika Gubernur Sulsel membubarkan TP2D karena selama ini kehadirannya tidak sesuai dengan yang diinginkan.

“Ada catatan kita di DPRD dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama terbentuk. Ternyata dia (TP2D) dalam perjalanannya mengalamai pembiasan tanggung jawab. Salah satu keterlibatannya dalam program SKPD. Masa dalam urusan pencairan anggaran harus terlibat juga,” ujarnya.

Menurut Legislator NasDem ini, sejak adanya TP2D, membuat hubungan DPRD dan OPD tidak harmonis. “Berbagai macam langkah menginterpensi pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi membuat situasi rumit dan hubungan tidak harmonis,” ucap M Rajab.

Ia berharap rencana pembubaran TP2D bukan sekadar wacana semata. “Secara pribadi sangat perlu dievaluasi atau sampai titik pembubaran. Kita tunggu dari gubernur,” pungkasnya.

Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid sangat mendukung keinginan Gubernur Sulsel untuk tidak menggunakan lagi TP2D. Menurutnya, kehadiran TP2D selama ini tidak memiliki peran dalam pembangungan Sulsel, tapi hanya pembuat beban bagi OPD yang ada.

“Karena selama ini TP2D memasuki rana bukan bagian mereka. Kami sangat mendukung kalau Pak Gubernur menghapus TP2D,” tuturnya.

Ia berharap apa yang disampaikan NA bisa dibuktikan dengan menghapuskan keberadaan TP2D. “Kami tunggu janji Pak Gubernur,” jelasnya.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah menjelaskan, TP2D hanya menjadi tim transisi antara kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang, menuju Penjabat Gubernur Soni Sumarsono, kemudian dirinya bersama Andi Sudirman Sulaiman.

Saat ini, pemerintahan tidak lagi dalam masa transisi, dan sudah masuk pada tahap percepatan. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun 2019 juga sudah selesai dibahas.

“TP2D harus bubar dong. Itukan transisi, dan sekarang sudah lanjut percepatan. APBD kita sudah selesai, ya harus dibubarkan,” ungkap Nurdin beberapa waktu lalu.

Pembubaran TP2D akan dilakukan pada awal tahun 2019. Sebagai pengganti, Nurdin kembali akan merekrut tim kecil. “Mungkin awal tahun kita akan mulai, dan kita akan bentuk lembaga lebih kecil lagi,” beber mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

Kata dia, tim kecil ini nantinya akan menggunakan dana APBD 2019 yang sudah disiapkan khusus, sebesar Rp 3,5 miliar. Tetapi, mereka yang menjadi tim kecil memiliki kriteria khusus.

“Kita akan seleksi nanti, mana yang akan dimasukkan ke tim, dan mana yang tidak,” jelas Nurdin.

Yang pasti, lanjut dia, orang yang akan masuk dalam tim tersebut syaratnya harus bergelar doktor alias minimal S3. Fungsi tim itu, nantinya akan memberi pertimbangan maupun pandangan kepada gubernur maupun wakil gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Di mana-mana kan ada staf khusus, yang bisa memberikan pandangan kepada kita. Dan itu syaratnya minimal S3,” jelasnya.

Jika mengacu pada syarat tersebut, banyak orang yang saat ini masuk dalam TP2D akan tereliminasi. TP2D sendiri dibentuk gubernur melalui SK No 2537/IX/2018. Dalam SK tersebut, ada 24 nama yang dimasukkan ke TP2D.

Dari nama-nama itu, ada 13 nama yang tidak bergelar doktor. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, mereka adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Diantaranya, Rendra Darwis yang juga dipercaya menjadi Sekretaris TP2D. Selain itu, ada nama Munawir, Moch Anugerah, Muh Hasanuddin Taibien, Arman, Arif. Ada juga nama Akib Fattah, Fahmi Islami, Zulham Arief, Andi Rasdi Sumange, Bustam, Andrew Marsha Mulia, dan Nikita Andi Lolo.

Sementara di jajaran tim tenaga ahli, nama yang tidak memenuhi spesifikasi untuk dimasukkan ke tim baru diantaranya Zulhajar (Tim Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum), serta Janie Widjaya (Bidang Pemuda dan Ekonomi Kreatif).

Sejak awal kemunculannya, TP2D menuai banyak kontroversi. Banyak kebijakan dan kerja tim tersebut yang menjadi sorotan masyarakat, hingga membuat gaduh di lingkup Pemprov Sulsel. (fah)


div>