SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Dewan Usulkan Ranperda PUG

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Selasa , 09 Oktober 2018 12:20
Dewan Usulkan Ranperda PUG

Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyuddin

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih minim. Sehingga, masih banyak kebijakan yang diambil pemerintah yang tidak responsive gender. Untuk itu, DPRD Kota Makassar membuat Ranperda mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG).

Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyuddin mengatakan pihaknya mendukung penyelenggaraan PUG di Kota Makassar yang diwujudkan dengan merancang sebuah regulasi dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

“Dalam perjalanannya kami, DPRD Kota Makassar sangat perlu membahas yang namanya Perda tentang persamaan gender itu sendiri karena berkaitan dengan bagaimana kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pembangunan,” kata Fatma, di Fave Hotel, Jalan Pelita Raya, Senin (8/10).

Menurutnya, Ranperda ini berisi tentang upaya PUG dari berbagai sektor yakni politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan, dan ekonomi. Upaya ini, melibatkan semua pihak baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta.

Untuk itu, kata dia, setiap aktivitas yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebagai lembaga eksekutif selalu mengacu pada responsif gender.

“Perda ini bisa menjadi acuan bisa bagi Pemkot Makassar dan pihak swasta untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan atau program-program yang berperspektif perempuan,” ujarnya.

Pembahasan Ranperda ini terkendala pada naskah akademik yang masih perlu direvisi ulang sebelum dibahas. Namun demikian, ia pun optimis Ranperda ini dapat dirampungkan diakhir tahun ini.

“Masih dalam pembahasan naskah akademik karena ada yang keliru dalam naskah akademik sehingga kami meminta kepada pihak Pemkot Makassar untuk direvisi ulang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Andi Tenri Palallo mengatakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Makassar masih terbilang minim. Jika dibandingkan dengan negara lain.

Ia menilai partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih minim. Salah satunya partisipasi perempuan dalam berpolitik. Di DPRD Kota Makassar misalnya, hanya diisi oleh sembilan (9) legislator perempuan dari 50 anggota. Ini berarti kuota 30 persen perempuan diamanatkan dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu belum terpenuhi.

“Kita sudah melahirkan banyak Perda yang berperspektif gender, seperti Perda ASI, Perda perlindungan anak, Perda pemberdayaan perempuan, dan Perda pemuda,” pungkasnya. (*)


div>