RABU , 13 DESEMBER 2017

Di Kepemimpinan Cakka, RAPBD Luwu Tahun 2018 Naik Rp 1,32 Triliun

Reporter:

Editor:

Muh Sophian AS

Selasa , 28 November 2017 17:28
Di Kepemimpinan Cakka, RAPBD Luwu Tahun 2018 Naik Rp 1,32 Triliun

Bupati Luwu, Andi Mudzakkar menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) tahun 2018 melalui sidang paripurna di DPRD Luwu, Selasa (28/11)

LUWU,RAKYATSULSEL.COM – Bupati Luwu, Andi Mudzakkar menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) tahun 2018 melalui sidang paripurna di DPRD Luwu, Selasa (28/11). RAPBD 2018 itu diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Luwu, Andi Arifin Wajuanna.

Dalam RAPBD yang diserahkan tersebut tergambar bahwa pendapatan daerah meningkat sekitar 3,2 persen menjadi Rp 1,32 triliun dari tahun sebelumnya.

Pendapatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 600 miliar lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 231 miliar, pendapatan sah Rp 280 miliar dan dana penyesuaian otonomi daerah mencapai Rp 100 miliar lebih.

Andi Mudzakkar mengatakan penyerahan RAPBD 2018 dengan tepat waktu menandakan bahwa kedua belah pihak baik pemkab Luwu maupun jajaran DPRD Luwu konsisten mengawal pembangunan yang pro rakyat.

“Ini bukti terjalinnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Walaupun saat pembahasan terjadi perdebatan namun semua itu untuk kemajuan masyarakat luwu,” katanya.

Andi Mudzakkar mengaku walaupun saat ini tengah mempersiapkan diri untuk bertarung di pilgub Sulsel, apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sama sekali tidak terbengkalai.

“Ini salah satu bukti bahwa saya menghormati lembaga DPRD dengan hadir dalam rapat paripurna,” kata lelaki yang akrab disapa Cakka ini.

Apalagi kata dia, dirinya bersama jajaran pemerintahan punya komitmen untuk membangun Luwu. Jika dirinya tidak sempat ada wakil bupati, Sekda yang mewakilinya. “Saya tetap usahakan untuk hadir. Ini sudah menjadi tanggungjawab saya,” katanya .

Ada sejumlah saran dan catatan dari beberapa fraksi di DPRD Luwu untuk RAPBD 2018 mendatang. Antara lain, segera melakukan revisi perda RT/ RW dan RPJMD, pemerataan guru berstatus ASN, perlengkapan medis di Puskesmas. Saran lainnya adalah menerbitkan akurasi data penduduk miskin oleh Bappeda, serta pengadaan mobil damkar di Walmas dan Ponrang.”Kita juga meminta kepada Pemkab Luwu untuk pemeliharaan ruas jalan Lamasi,” kata Yani Mulake, anggota DPRD asal PArtai Amanat nasional. (*)


Tag
  • Pemkab Luwu
  •  
    div>