SABTU , 21 JULI 2018

Diakui Nasional, Layanan Kesehatan Parepare Raih Penghargaan UHC

Reporter:

Editor:

Niar

Kamis , 24 Mei 2018 10:54
Diakui Nasional, Layanan Kesehatan Parepare Raih Penghargaan UHC

int

JAKARTA, RAKSUL- Kota Parepare kembali mendapatkan pengakuan dalam bidang pelayanan kesehatan. Parepare mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage.

Penghargaan yang diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Iwan Assaad dan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo di Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu 23 Mei 2018, kemarin.

Sementara secara simbolis, penghargaan yang diserahkan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dihadiri oleh 4 provinsi UHC dan 104 kabupaten/kota dari seluruh indonesia.

Iwan Assad yang hadir mewakili Walikota Parepare menyampaikan penghargaan yang diterima merupakan pengakuan dari pemerintah pusat atas kerja dan komitmen Pemerintah kota yang telah menjalankan program asuransi kesehatan nasional warganya 100 persen.

Iwan menambahkan Parepare masuk dalam 104 kabupaten kota yang ada di Indonesia penerima penghargaan yang diberikan dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia.

Penjabat sementara (Pjs) Walikota Luthfi Natsir saat ditanya menyampaikan penghargaan yang diterima oleh Kota Parepare atas komitmen Pemerintah yang telah menjamin kesehatan Warganya.

“Ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan usaha yang dilakukan untuk memberikan pelayanan. Kesehatan untuk masyarakat Kota Parepare,” jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya ikut mengapresiasi gubernur, bupati dan walikota dalam acara Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiai empat provinsi dan 28 kota dan 92 kabupaten yang sudah lebih dulu mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage, UHC) di tahun 2018.

Menteri Tjahjo memberikan penghargaan kepada gubernur, bupati dan walikota dalam acara Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Jakarta, Rabu.

Menurut Tjahjo, penghargaan diberikan kepada kepala daerah karena teelah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.

“Secara komprehensif seluruh kepala daerah harus memahami lingkungan yang sehat, sanitasi yang sehat, air bersih, sebagai titik utama ini didorong dengan JKN-KIS. Harus adil seimbang menjangkau seluruh masyarakat, saya kira seluruh buruh seluruh PNS harus punya semua,” kata Tjahjo. (*)


div>