MINGGU , 21 OKTOBER 2018

DIAmi Belum Menyerah

Reporter:

Suryadi - Ramlan - Alief - Al Amin - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 24 April 2018 12:00
DIAmi Belum Menyerah

Dok. RakyatSulsel

– Tim Hukum Tunggu Putusan KPU
– Pasca Putusan Kasasi MA

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar. MA memerintahkan KPU melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), untuk mendiskualifikasi Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) dari Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar.
MA membatalkan kasasi yang diajukan KPU melalui sidang putusan yang digelar di Jakarta, Senin (23/4).

Juru Bicara MA, Suhadi, mengatakan, MA telah melakuan sidang secara resmi dan menolak kasasi yang diajukan KPU Makassar. Sidang yang berlangsung hampir satu jam lebih dipimpin oleh Majelis Hakim Supandi, yang didampingi oleh tiga hakim, masing-masing Yodi Martono, Wahyunadi, dan Is Sudaryono.

Dalam pengambilan keputusan, tidak ada perbedaan pendapat antar sesama majelis hakim yang memutuskan perkara. Pasca putusan PT TUN yang diperkuat putusan MA, Pasangan Calon (Paslon) digugurkan, sehingga tidak ada tindak lanjut ke lembaga hukum manapun.
“Gugur, tak ada tindak lanjut,” tegasnya.

Sementara, Kuasa Hukum KPU Makassar, Marhumah Majid, mengatakan, KPU pada intinya menghargai proses hukum. Pihaknya pun belum memikirkan langkah selanjutnya, sebelum ada putusan salinan resmi yang diterima KPU.

“Kami hargai proses hukum. Padanya intinya, kami KPU akan mengambil langkah jika ada salinan putusan MA diteruskan ke KPU Makassar,” kata Marhumah.

Sesuai aturan, lanjutnya, pasca putusan MA, rentang waktu tak begitu lama. Karena, setiap ada keputusan segera disampaikan ke KPU sebagai penyelenggara.

“Waktu tidak lama. Setelah putusan dua sampai tiga hari kedepan sudah ada salinan putusan dikirim ke KPU untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Marhumah mengatakan, jika benar MA mengeluarkan putusan yang menolak kasasi KPU Makassar, tindakan selanjutnya diserahkan ke KPU sebagai penyelenggara pemilu. Bagi pasangan calon yang dirugikan, bisa melakukan upaya hukum.

KPU tidak bisa lagi mengambil langkah hukum pasca pengajuan kasasi. Sebab, keputusan MA sifatnya final dan mengikat. Bagi pasangan DIAmi yang merasa dirugikan, bisa memikirkan langkah hukum lain.

“Karena kemarin (DIAmi) tidak dilibatkan. Jika pasangan DIAmi dibatalkan pencalonannya, DIAmi punya hak ajukan permohonan ke MA. Tapi masalahnya, tuduhan pelanggaran yang sifatnya administrasi ini sejak awal diterima PTTUN sebagai kasus tata usaha negara. Seharusnya, kasus administrasi diselesaikan di Panwaslu,” terangnya.

Menanggapi keputusan MA, Ketua Tim Hukum DIAmi, Adnan Buyung Aziz, tidak ingin gegabah. Pihaknya ingin melihat terlebih dahulu reaksi dari KPU selaku penggugat di MA.

“Kita akan pelajari putusannya, dan kita akan melihat dulu reaksi dari KPU. Apakah KPU menjalankan keputusan MA atau tidak. Kalau misal mereka (KPU) jalankan putusan MA, kita sudah siapkan langkah-langkah hukum juga,” tegas Adnan.

Pihaknya tidak dilibatkan dalam proses sengketa di PT TUN, sehingga masih punya kewenangan untuk menggugat dan melawan. Hal itu tentu berbeda ketika pihaknya dilibatkan dalam proses di PT TUN.

“Kami tidak dilibatkan dalam proses di PT TUN, sehingga masih punya kewenangan untuk menggugat,” pungkasnya.

Terpisah, Komisioner KPU Makassar, Rahmah Sayyid, mengatakan, KPU Makassar masih menunggu salinan putusan resmi dari MA. Jika sudah ada maka, KPU akan mencetak surat suara dengan hanya satu nama paslon.

“Kita juga tunggu putusan MA, ini terkait pencetakan logistik yang batas akhirnya hingga tanggal 30 April ini,” singkatnya.

 

Reaksi Pendukung DIAmi

Pasca putusan MA yang menolak kasasi KPU Makassar, massa pendukung DIAmi melakukan aksi di beberapa titik di Kota Makassar. Ribuan pendukung DIAmi juga mendatangi kantor PTTUN, dan meminta pertanggungjawaban atas “dosa” yang telah dilakukan, sehingga menggugurkan jagoan mereka.

Jenderal Lapangan, Arul, menilai, putusan MA tersebut berat sebelah terhadap DIAmi. Ia juga menuding, gugatan Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi – Cicu) terhadap KPU tidak berdasar dan tidak substansial.

“Putusan MA yang tidak memihak kepada kami berawal dari PTTUN,” kata Arul, dalam orasinya.
Dari pantau Rakyat Sulsel, kondisi jalan AP Pettarani, di depan kantor PTTUN lumpuh total. Massa pendukung DIAmi menutup seluruh ruas jalan sehingga pengguna jalan harus berbalik arah.

Aksi tersebut sempat diwarnai saling dorong antara massa dan salah satu aparat kepolisian yang hendak memadamkan aksi pembakaran ban di depan kantor PTTUN Makassar. Konflik akhirnya dapat diredam setelah pihak PTTUN turun menemui massa pendukung DIAmi.

Wakil Ketua PTTUN Makassar, Arifin Marpau, mengaku belum menerima informasi terkait putusan MA. “Saya jelaskan, sampai saat ini kami belum mendapat informasi terkait diputus tidaknya kasasi di MA,” jelas Arifin.

Saat ditanya terkait proses hukum pasca putusan MA, Arifin menyebut jika kekuatan hukum putusan tersebut bersifat final.

“Atas pertanyaan saudara (jenderal lapangan), kami jelaskan secara normatif. Berdasarkan undang-undang dan hukum acara, seluruh upaya hukum yang diajukan ke MA bersifat final,” tegasnya.

Sementara, Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, mengimbau kepada seluruh masyarakat Makassar agar dapat menghadirkan situasi yang kondusif pasca penolakan MA terhadap kasasi KPU Makassar. Ia mengharap agar masyarakat tidak mengambil posisi yang bisa merusak Provinsi Sulsel secara keseluruhan.

“Sebagai warga negara yang baik agar bisa menghormati putusan MA. Saya kira, siapa pun itu tidak bisa melakukan intervensi putusan hukum,” kata Soni. (*)


div>