KAMIS , 24 MEI 2018

DIAmi “Deg-degan” Menunggu Putusan

Reporter:

Suryadi - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 16 Mei 2018 13:50
DIAmi “Deg-degan” Menunggu Putusan

Dok. RakyatSulsel

– KPU Diminta Profesional

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akan memutuskan nasib Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), hari ini, Rabu (16/5).

Apakah bisa kembali ke pertarungan di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, atau sebaliknya.
Tak hanya DIAmi, seluruh warga Makassar, sedang menantikan hasil sengketa tersebut. KPU Makassar pun dalam kondisi yang dilematis, hingga menyerahkan keputusan final kepada KPU RI.

Komisioner KPU Makassar, Andi Saifuddin, mengungkapkan, sesuai waktu yang diberikan, KPU harus mengambil keputusan tiga hari setelah ada putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar.
“Besok (hari ini, red) deadline putusan KPU. Tidak boleh lewat. Apapun keputusannya, kami akan eksekusi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (15/5) kemarin.

Ia menyebutkan, putusan Panwaslu tidak juga dianggap sebelah mata. Panwaslu juga adalah penyelenggara pilkada yang notabene sama kedudukannya dengan KPU Makassar. “Kami sementara menunggu hasil konsultasi dengan KPU RI malam ini,” ungkapnya.

Saat ini, menurut Saifuddin, salah satu komisioner KPU Makassar masih di Jakarta, menunggu komisioner KPU RI kembali dari luar negeri, untuk memberikan saran. Sehingga, putusan yang diambil berjalan lancar tanpa kendala.

“Terkait hasil konsultasi ke KPU RI, salah satu komisioner masih menunggu di Jakarta. Malam ini atau besok pagi bisa bertemu untuk minta saran dan pandangan,” tuturnya.

Sementara, Komisioner KPU Sulsel, Mardiana Rusli, mengatakan, pihaknya ikut mengkaji hasil putusan Panwaslu Makassar yang menerima gugatan DIAmi.

“Kami masih mempelajari putusan ini, dalam kajian, dan tentu saja akan meminta pandangan KPU RI,” singkatnya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, menegaskan, putusan Panwaslu Makassar yang menerima gugatan DIAmi bersifat final. KPU Makassar sebagai pihak termohon tidak bisa lagi menggugat putusan ini, melainkan harus menjalankannya.

“Kami (Bawaslu) tidak menanggapi, kami menghargai putusan itu. Buat kami, sudah tidak ada langkah hukum lagi, karena ini sudah bersifat final,” tegasnya.

Saat dimintai pandangan, Pakar Hukum Unhas Makassar, Dr Sakka Pati, mengatakan, kalau melihat sejak awal, putusan MA sebagai putusan hukum. Tapi di sisi lain, putusan Panwas juga adalah putusan hukum.

“Karena sama final dan mengikat, maka karena kita berbicara rezim pilkada, maka yang dilaksanakan adalah putusan Bawaslu,” ujarnya.

Di sisi lain, putusan MA juga final and binding. Jadi kalau tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah pidana dan DKPP. Sehingga, yang harus segera bersikap adalah KPU, supaya kandidat bisa mengambil langkah hukum. Mengingat, tahapan tidak boleh berhenti karena adanya masalah hukum.

“Meskipun batas akhir pencetakan kertas suara masih lama, saya kira panwas sebagai penyelenggara sudah tepat dalam menangani dan memutuskan. Karena memang ini merupakan wilayah/kewenangan panwas. Tapi di satu sisi, tahapan pilkada juga harus tetap jalan. Jadi, kita menunggu sikap KPU dalam perkara ini,” terangnya.

Berbeda dengan Pakar Hukum Unhas, Fajlurrahman Jurdi. Ia menilai, sengketa Pilwalkot Makassar murni politik, dan bukan lagi kasus hukum.

“Ini sudah murni kasus politik, bukan lagi masalah hukum. Sejak awal sudah keliru, sebab atas dasar apa Panwaslu menerima gugatan tersebut,” kata Fajlur.

Putusan MA, kata Fajlur, dalam pasal 154 ayat 10 dan 11, wajib dilaksanakan dan tidak ada lagi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

“Melaksanakan perintah pengadilan itu tidak boleh disengketakan, karena itu tidak masuk dalam objek sengketa,” katanya.

Sementara, tim DIAmi bakal melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), jika tak menindaklanjuti putusan Panwaslu. Tim Hukum DIAmi, Ahmad Rianto, mengatakan, KPU harus melaksanakan perintah Panwaslu untuk menerbitkan SK baru, karena perintah pasca putusan gugatan DIAmi diterima baru-baru ini.

“Jika KPU tidak mengindahkan, maka kami akan lapor ke DKPP karena melanggar Pasal 80 ayat 2 terhadap upaya pidana terhadap orang yang menghalang-halangi dipilih dan memilih,” tegas Ahmad Rianto.

Pihaknya tidak ingin berandai-andai karena masih mempercayai KPU, akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Panwaslu.

“Kami belum bisa berkesimpulan dulu, kami tetap yakin dan percaya KPU pasti paham aturan dan saya kira KPU akan menyikapi secara adil,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak mempermasalahkan putusan MA, sehingga gugatan DIAmi merupakan kasus baru. Dimana, pihaknya menggugat KPU atas SK 64 pembatalan pasangan DIAmi pada kontestasi Pilwalkot Makassar.

“KPU itu tidak harus menafsirkan putusan. Tapi dia pihak yang diperintahkan undang-undang untuk mentaati putusan,” terangnya.

Sementara jika diterima, kata Ahmad, KPU menjalankan perintah sesuai undang-undang, artinya KPU sudah bekerja secara profesional tanpa diintervensi oleh siapapun.

“Kalau diterima, artinya KPU telah bekerja secara profesional, dan DIAmi akan melanjutkan perjuangan,” pungkasnya. (*)

 

 


div>