MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Dianggap Tidak Netral, Camat Pujananting Barru Diadukan ke Panwaslu

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Selasa , 15 September 2015 22:09

BARRU,RAKYATSULSEL.COM – Dalam tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Barru 2015, berbagai persoalan mulai mencuat ke permukaan terutama isu soal layanan publik. Karena dalam realita, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang jabatan di Kabupaten Barru yang seharusnya netral, kini diduga mulai berpihak kepada calon tertentu dan melupakan marwahnya sebagai pejabat publik.

Mereka seharusnya bersikap netral pada pilkada ini, tapi yang terjadi malah sebaliknya, sebagaimana laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru, HM Malkan Amin-Andi Salahuddin Rum, Aksah SH MH.

Tim pasangan nomor urut 2 ini, secara resmi melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Barru atas dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon Bupati Barru Andi Idris Syukur dan tidak netralnya Camat Pujananting Sultan SE.

“Dengan adanya laporan ini kami meminta kepada Panwaslu untuk mempunyai keberanian dalam memproses dan menindaklanjuti laporan ini yang diduga melibatkan mantan Bupati Barru yang saat ini sebagai calon Bupati Barru atas nama Andi Idris Syukur dan Camat Pujananting Sultan. Saatnya kita melihat sejauh mana Panwaslu secara profesional dalam menangani dan atau menindaklanjuti laporan kami. Ini sangat mencederai etika dan aturan serta sumpah jabatan sebagai pelayan publik dimana PNS adalah pelayan bagi masyarakat,” terang Aksah, Selasa (15/9).

Aksah mengatakan, dugaan sebagian pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru banyak terseret masuk ke politik praktis, sehingga melupakan tugas pokoknya. “Kami sedang mengumpulkan data dan bukti. Bila datanya sudah valid kami akan laporkan PNS yang tidak netral kepada instansi terkait,” jelasnya.

Aksah menjelaskan, PNS adalah pelayan publik bukan pelayan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Jika hal itu terus-menerus terjadi dikuatirkan anggaran publik digunakan sebagai sarana kampanye.

“Kalau seperti ini, bagaimana bisa membangun sistem reformasi birokrasi kalau PNS tidak netral dan berpolitik praktis. Ini akan menjadi preseden buruk bagi pelayanan publik di Barru. Karena boro-boro membangun akuntabilitas pelayanan publik kalau mereka malah asyik turun kampanye,” terang Aksah melalui rilis yang diterima redaksi.

Aksah mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) sudah jelas diatur tentang hal-hal yang dilarang dalam kampanye, yaitu Pasal 66 PKPU No 7 Tahun 2015 dan Pasal 189 UU No 8 Tahun 2015 serta PP No 53 Tahun 2010 yang melarang setiap PNS ikut berpolitik praktis dan harus netral.

“Bagi pejabat yang menjadi tim sukses, tidak netral akan kami adukan langsung ke instansi berwenang. Bagi masyarakat kami imbau untuk aktif memantau dan mengkritisi serta menegur keras jika ada PNS yang nyata-nyata berkampanye untuk pilkada.Sebagai orang cerdas dan intelek mari kita ajarkan masyarakat untuk taat kepada aturan serta memberikan pendidikan politik yang baik guna menghasilkan demokrasi yang berkualitas,” ujarnya.


div>