RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Diduga Illegal, Dewan Geruduk Kantor JNE

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Kamis , 30 Maret 2017 14:32

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Susuman Halim bersama Jufri Pabe melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada salah satu Kantor Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), di Jalan Yusuf Dg Ngawi, Makassar, Rabu (29/3).

Menurut Sugali–sapaan akrab Susuman Halim, Sidak yang dilakukan tersebut atas sejumlah laporan warga. Sebab, kantor jasa pengiriman ini ditengarai memiliki gudang yang berstatus ilegal.

“Setelah saya kroscek ke penanggung jawab, pertanyaan pertama saya, Anda punya gudang gak? Katanya ada, ternyata tidak ada. Ternyata ini (tempat) yang mereka kategorikan sebagai gudang,” kata Sugali.

Sugali menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal pergudangan dalam kota. Dengan kondisi seperti ini, dia berharap, Dinas Perizinan segera melakukan pemeriksaan terhadap izin dari pihak JNE tentang penggunaan dan pengadaan gudang.

Alasannya, kata Sugali, jenis usaha seperti JNE, yang menitipkan barang dan pengiriman barang, tentu membutuhkan tempat besar atau dikategorikan sebagai gudang.

“Karena kita punya Perda, tentu kita harap pemerintah punya sikap tegas dan tidak boleh ada pembiaran. Karena Pemkot kan juga tahu, kalau di situ (JNE) ada tempat penitipan barang yang memungkinkan ada gudang,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, Sugali mengaku, Sidak yang dilakukannya tersebut untuk menunjukkan kepada Pemkot Makassar bahwa di tempat itu (JNE) ada masalah. Bukan berarti, kata dia, kedatangannya tersebut untuk mematikan perusahaan.

“Pengusaha itu juga harus tertib. Ada aturan yang harus dipedomani. Tidak boleh semuanya. Kalau memang tidak memiliki dokumen perizinan, kita berharap dilakukan sikap tegas (dari pemerintah). Tapi sekali lagi, jangan mematikan pengusaha yang melakukan investasi di Kota Makassar,” terangnya.

Sementara itu, Perwakilan JNE, Rusman mengatakan pihaknya tidak mungkin beroperasi jika tidak memiliki izin, tentang pergudangan. Hanya memang, kata Rusman, tidak bisa memperlihatkan dokumen yang dimaksudkan.

“Yang jelas ada. Nanti kita siapkan. Karena dokumen itu tidak ada di sini, tapi ada di kantor pusat (Jakarta),” kata Rusman.

[NEXT-RASUL]

Selain itu, dirinya juga mengaku tahu mengenai Perda tentang aturan pergudangan dalam kota yang ditudingkan oleh dewan, yang ditengarai ilegal. Untuk itu, dia cukup berharap, agar diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi secara formal di DPRD Makassar.

“Kami tahu soal adanya Perda pergudangan yang ada di Kota Makassar, makanya dalam waktu dekat ini kami akan memberikan klarifikasi secara formal,” ujarnya.

Ditekankan Rusman, pihaknya akan segera melengkapi sejumlah berkas yang diinginkan dewan, untuk diperlihatkan. Agar, tidak ada lagi kecurigaan atas apa yang dilakukan oleh dewan. “Saya akan perlihatkan semua berkas yang ada, supaya perusahaan kami tidak terkesan menutup diri,” pungkasnya. (isk/C)


Tag
div>