SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Diduga Jual Lahan Negara, Camat Tamalate Dipolisikan

Reporter:

Irsal

Editor:

asharabdullah

Rabu , 23 Mei 2018 11:45
Diduga Jual Lahan Negara, Camat Tamalate Dipolisikan

ilustrasi

*Kerugian Negara Ditaksir Rp 17 M

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Camat Tamalate, Hasan Sulaiman, dilapor oleh pengacara warga Barombong ke Polrestabes Kota Makassar. Ia dilaporkan karena diduga telah menjual lahan negara seluas 6 Hektare (Ha), yang mengakibatkan kerugian negara Rp 17 miliar.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tamalate, Fahyuddin mengaku, jika kasus dugaan penjualan lahan negara di wilayah Barombong yang seluas kurang lebih 6 Ha tersebut kini sementara berproses di kepolisian.

“Iya, ini sementara ditangani oleh Polrestabes Makassar dan pimpinan kami (Camat Tamalate, Hasan Sulaiman) sudah dua kali dipanggil dan dia hadir,” ujar Fahyuddin, Selasa (22/5) kemarin.

Ia menjelaskan bahwa, lahan yang berada di Kelurahan Barombong itu merupakan lahan milik Andi Maryam, dengan bukti pemilikan yakni rincik persil 13 dan surat putusan Mahkamah Agung (MA).

“Ini sesuai putusan (MA), dia (4 penggarap) bawa putusan berbeda, padahal harusnya disesuaikan dengan putusan MA. Saya sudah koordinasi dengan pimpinan (camat), kalau penggarap memang masih keberatan soal lahan ini, bisa dilanjutkan di PT TUN,” jelas Fahyuddin.

Ia menampik bahwa lahan yang dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) tersebut adalah lahan negara, hal ini mengacu pada rincik yang dimiliki dan putusan MA yang dimenangkan oleh Andi Maryam.

“Menurut kami ini bukan tanah negara, tapi tanah adat dimana Andi Maryam ini sebagai pewaris.
Kalau disebut dicoret itu berarti ada peralihan lahan, tapi di kami itu ada data soal lahan 6 ha dan yang kita buat AJB-nya itu hanya 4 ha. Tapi kalau nanti hasil akhir (setelah diproses hukum) bisa terbalik ya kita bisa batalkan,” jelas Fahyuddin.

Sementara itu, Penasehat Hukum Penggarap, Muhammad Khairil mengungkapkan bahwa Camat Tamalate pada tanggal 22 Maret 2017 lalu, pernah mengakui dan menyatakan dengan tegas, bahwa luas tanah atas nama Paturungi tersebut telah tercoret atau tidak terdaftar.

“Nama Patturungi atas lahan seluas 6,2 Hektar itu tak ada dalam buku C maupun buku F milik Kecamatan Tamalate, sehingga diduga kuat rincik itu palsu,” ungkap Khairil.

Apalagi, kata dia, hal itu diperkuat oleh keterangan BPN Makassar dimana menyatakan tegas bahwa lahan seluas 6,2 hektar yang diklaim oleh Andi Mariam itu, berstatus lahan negara. Sehingga BPN menolak pembuatan sertifikat tanah yang diajukan oleh Andi Mariam berdasarkan rincik atas nama Patturungi.

“Pihak BPN menolak pengajuan sertifikat karena tanah tersebut adalah lahan negara dan Andi Mariam saat itu hanya penujuk batas. Sehingga para penggarap mengajukan permohonan ke BPN untuk memperjelas kepemilkan lahan tersebut dan BPN mengeluarkan surat bahwa yang berhak atas lahan itu adalah para penggerap yang menguasai secara fisik lahan tersebut,” terangnya.

Namun anehnya, lanjut Khairil, lahan negara itu belakangan diam-diam dijual oleh Andi Mariam ke PT. GMTD dengan mendapatkan restu Camat Tamalate, Hasan Sulaiman disaksikan oleh Sekcam Tamalate, Fahyuddin dan Lurah Barombong, Reskianto Mulyawan dengan menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) diatas lahan negara tersebut.

Sehingga, Khairil melaporkan dugaan penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Jadi pada Maret 2017 lalu camat mengeluarkan pernyataan bahwa rincik tersebut tidak tercatat, nah ditahun yang sama pula, tepatnya Agustus 2017 malah, pak camat ini mengeluarkan akta jual beli (AJB),” sambungnya

“Intinya, Andi Maryam ini merekayasa status tanah negara menjadi tanah milik, sementara camat Tamalate penyelewengan jabatan. Kita sudah laporkan ke polisi dan diteruskan ke KPK,” tutupnya.(*)


div>