KAMIS , 26 APRIL 2018

Diduga Kongkalikong, LIRA Anggap Proyek Rp32 M di Bantaeng Tanpa Lelang Tender

Reporter:

Jejeth

Editor:

Lukman

Rabu , 04 April 2018 09:00
Diduga Kongkalikong, LIRA Anggap Proyek Rp32 M di Bantaeng Tanpa Lelang Tender

Yuzdanar

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bantaeng mengajukan laporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Selasa (3/4).

Pihaknya melaporkan terkait dugaan adanya kongkalikong dalam tender proyek peningkatan ruas jalan Kampung Bakara -Sabbannyang di Bantaeng Tahun 2018 dengan anggaran Rp32.279.715.000 yang dimenangkan oleh rekanan PT. Agung Perdana Bulukumba.

Diduga dalam proyek ini, rekanan tersebut tidak mengantongi dokumen bebas temuan yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum Pemkab Bantaeng.

Selain itu, dalam proyek bernominal Rp32 miliar ini, diduga tanpa melakukan lelang tender perencanaan. Dimana dalam lelang tender perencanaan, dikeluarkan biaya 2 persen dari nilai proyek tersebut. Tak hanya itu, diduga juga belum ada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun pihak ULP Bantaeng lebih dulu melakukan lelang tender.

Dalam hal itu, Pemuda LIRA Bantaeng melaporkan 3 pihak. Yakni Kepala ULP Bantaeng, Sari Pudji Astuti, Pokja Pengadaan Barang Tahun 2018 dan rekanan PT. Agung Perdana Bulukumba.

“Iya, hari ini kami mengajukan laporan ke KPPU. Yang terlapor ada 3 pihak,” ujar Ketua DPD Pemuda LIRA Bantaeng, Yuzdanar.

Sesuai mekanisme pelaporan ke KPPU, pihaknya pun menyiapkan saksi. “Adapun yang dijadikan saksi, dari tim tindak lanjut serta berkompeten dalam mengeluarkan surat bebas temuan, antara lain Kabag Hukum Pemda Bantaeng, Muh. Rivai Nur dan Kasubag Bantuan Hukum Pemda Bantaeng, Muh. Azwar,” tuturnya.

Yuzdanar melanjutkan, tidak ada alasan bagi KPPU untuk menindaklanjuti laporannya. “Karena di tahun 2016 lalu, kami juga pernah melaporkan dugaan yang sama dengan nomor surat 109/DPD-P-LIRA/III/2016,” bebernya.

“KPPU pernah ke Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pemeriksaan, namun hingga detik ini, kami belum tahu alasan KPPU tidak menindaklanjuti laporan kami,” tandasnya.

Olehnya itu, kata dia, demi keadilan pihaknya meminta untuk dilakukan tender ulang. Karena dalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 dan Peraturan LKPP. “Sangat jelas jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka wajib lelang tender diulang,” tegasnya. (*)


div>