RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Diduga Terlibat Kasus e-KTP, KPK Cekal Setnov

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Selasa , 11 April 2017 11:10
Diduga Terlibat Kasus e-KTP, KPK Cekal Setnov

Setya Novanto usai memberikan keterangan di sidang dugaan korupsi e-KTP, Kamis 6 April lalu. foto: jpg

JAKARTA – Kasus megakorupsi e-KTP memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) konon telah memasukkan nama Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam daftar cegah ke Luar Negeri (LN).

Sumber di komisi antirasuah itu, menyebutkan, permintaan cekal atas nama Setnov sudah disampaikan kepada pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkum ham. “Permintaan pencegahan lewat jalur belakang,” ujarnya, Senin malam (10/4).

Terkait informasi tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum mau mengiyakan Menurut dia, sejauh ini baru dua nama yang diajukan ke Ditjen Imigrasi, yakni Inayah dan Raden Gede (adiknya). Inayah adalah istri Andi Narogong. Keduanya dicekal sejak 6 April untuk enam bulan ke depan.

“Sampai tadi kami cek itu baru dua orang yang dicegah ke LN,” ujarnya tadi malam.

Meski demikian, lanjut Febri, tidak tertutup kemungkinan Setnov dicekal lantaran peran sentralnya dalam proyek e-KTP. “Kemungkinan dilakukan pencegahan, baik untuk tersangka maupun saksi-saksi, tentu ada. Sepanjang terdapat kebutuhan bagi penyidikan,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, dalam surat dakwaan untuk tersangka mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, KPK membeber dugaan aliran uang dalam kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu. Dalam surat tersebut, Setnov dikatakan mendapat jatah uang Rp574 miliar. Namun, saat dihadirkan sebagai saksi, Setnov membantah.

Redaksi sudah coba meminta tanggapan Golkar soal informasi pencegahan Setnov ke LN. Namun, Juru Bicara Partai Golkar Nurul Arifin belum merespons pesan singkat maupun telepon. Sedangkan Ketua DPP Partai Golkar yang juga Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku belum mengetahui info tersebut. “Saya belum dengar,” katanya.

[NEXT-RASUL]

Upaya konfirmasi kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum ham Ronny Sompie juga belum berhasil. Telepon Jawa Pos ke Ronny tadi malam diterima ajudannya. Dia mengatakan bahwa Ronny sudah beristirahat.

Sementara, KPK mengupas lapis demi lapis keterlibatan Tim Fatmawati dalam megakorupsi e-KTP. Melalui Dedi Prijono yang juga kakak Andi Narogong, jejak keterlibatan itu kian kentara.

Dalam kesaksian di lanjutan sidang e-KTP, kemarin (10/4), Dedi mengakui, adanya pertemuan di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, yang dihadiri petinggi perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI). Selain itu, hadir dua konsorsium pesaing, yakni Murakabi Sejahtera dan Astragraphia.

Pertemuan yang digelar pada 2010 atau jauh sebelum lelang e-KTP dimulai pada 2011 itu disinyalir menjadi cikal bakal mun­culnya kesepakatan bahwa konsorsium PNRI menjadi pemenang tender proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun. Pertemuan tersebut juga ditengarai sebagai awal mula pembentukan konsorsium Murakabi dan Astragraphia untuk mendominasi peserta lelang e-KTP.

Dedi mengungkapkan, pada pertemuan tersebut konsorsium PNRI diwakili Isnu Edhi Wijaya, direktur utama PNRI saat itu. Ada pula pimpinan perusahaan anggota konsorsium PNRI Dirut PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. Lalu, konsorsium Murakabi diwakili Johanes Richard Tanjaya, direktur PT Java Trade Utama.

Jaksa KPK Abdul Basir pun meminta Dedi menjelaskan pertemuan misterius antara petinggi konsorsium PNRI, Murakabi, dan Astragraphia di Ruko Fatmawati. Namun, Dedi, yang mengaku sebatas mewakili Andi dalam pertemuan itu, mengelak.

“Beliau (yang hadir di Ruko Fatmawati, Red) kan dulu sudah ikut uji petik (di Kemendagri, Red), (saya ingin tahu, Red) apa yang bakal dipakai, apa spesifikasinya. Bahasannya proyek (e-KTP, Red) kapan, kita gak tahu,” kelit Dedi, menjawab pertanyaan Basir.

[NEXT-RASUL]

Basir mempertegas keikutsertaan Dedi di pertemuan itu dengan mempertanyakan alasan yang lebih konkret. “Kalau mewakili enggak jelas seperti itu, ngapain?” ujar Basir dengan geregetan. “Biar dapat proyek (dari PNRI, Red), Pak,” kata Dedi.

Pernyataan Dedi yang berharap diberi proyek oleh PNRI itu menjadi celah bagi jaksa untuk menggali lebih dalam peran Andi. Dedi lantas mengaku bahwa adiknya memang ingin menjadi bagian dari konsorsium PNRI. Yakni, menjadi subkontraktor proyek e-KTP.

“Adik saya itu sebelum lelang (bertemu konsorsium PNRI, Red), tapi setelah menang lelang adik saya disuruh (Isnu Edhi, Red) investasi mesin,” terang Dedi. (jpg)


div>