RABU , 21 NOVEMBER 2018

Difitnah Soal Anggaran Pete-Pete Smart, Pemkot Tempuh Jalur Hukum

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 05 Mei 2017 19:43
Difitnah Soal Anggaran Pete-Pete Smart, Pemkot Tempuh Jalur Hukum

Danny Pomanto, foto: mdfajar/rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menempuh jalur hukum terkait adanya komentar dari salah satu Anggota DPRD Makassar dari Fraksi NasDem, Supratman yang menilai Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto telah melakukan pembohongan publik karena mengklaim anggaran pembuatan Pete-pete Smart dibiayai dari kantong pribadi.

“Saya mau meluruskan bahwa apa yang diungkapkan oleh Supratman merupakan tuduhan yang hanya mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Penilaian tersebut merupakan suatu hal yang tidak berdasar sama sekali. Pak Supratman harusnya mengetahui jika anggaran pengadaan pete-pete smart tersebut memang ada dalam APBD 2016. Namun, 3 kali lelang tender dibuka, tidak ada satupun yang memasukkan penawaran. Makanya pak wali berinisiatif membuat 1 buah dulu sebagai contoh saja, dan itu murni dari kantong pribadi,” Kata juru bicara Bidang Hukumnya Ramzah Tabraman menggelar konferensi pers terkait tudingan tersebut, di Retro Cafe, Jalan Botolempangan, Makassar, Jumat (5/5).

Dia melanjutkan, dalam beberapa lelang tersebut tidak ada yang memasukkan penawaran, maka anggarannya juga kemudian menjadi silpa.

Ramzah menegaskan, jika pernyataan Supratman di salah satu media tersebut dinilainya telah menimbulkan persepsi yang buruk terhadap pak Danny. Baik sebagai seorang wali kota maupun secara pribadi.

Olehnya itu, Pemkot Makassar melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada anggota DPRD Kota Makassar tersebut dan meminta meminta maaf kepada Wali Kota Makassar.

“Kami sudah melayangkan somasi dan meminta yang bersangkutan (Supratman) untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut,” tegasnya.

Pihaknya mengaku memberikan jangka waktu selama 6 x 24 jam agar Supratman segera meralat dan meminta maaf terkait hal tersebut.

“Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada niat baik dari yang bersangkutan, maka kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum,” pungkasnya. (***)


div>