SENIN , 17 DESEMBER 2018

Dijerat Tiga Tahun Penjara, PNS Parepare Ini Terancam Dipecat

Reporter:

dedi

Editor:

Selasa , 20 Desember 2016 20:51
Dijerat Tiga Tahun Penjara, PNS Parepare Ini Terancam Dipecat

Ilustrasi.

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintahan Kota Parepare, Uwais Alqarni, yang merupakan staf Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, terancam dipecat.

Pasalnya, Uwais divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, pada kasus dugaan korupsi, mega proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Dalam proyek tersebut, Uwais bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terdakwa lainnya, yakni Chandra Pratama selaku rekanan proyek tersebut, dijatuhi hukum sembilan tahun penjara, dengan subsider Rp500 juta dan dengan uang penganti sebanyak Rp6,4 milliar.

Adapun total anggaran proyek tersebut sebesar Rp19,8 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014.

Selain itu, Uwais juga didenda sebesar Rp500 juta atau subsisder enam bulan penjara. Diketahui, dalam proyek tersebut, diduga terdapat markup yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp7 miliar.

[NEXT-RASUL]

Terkait hal tersebut, Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, Muh. Yusuf Syahrir, mengatakan, vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Makassar terhadap Uwais, lebih rendah dari tuntutan Jaksa.

“Namun, kami puas karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa terbukti,” katanya, Selasa (20/12/2016).

Terpisah, Kepala Inspektorat Parepare, Husni Syam, mengatakan, dampak putusan tersebut berimbas pada karir terdakwa. “Vonis tersebut bisa menyebabkan statusnya (terdakwa) dicabut sebagai PNS. Bahkan dipecat secara tidak terhormat,” jelasnya.

Hanya saja, pihaknya belum bisa memberikan sanksi kepada terdakwa, namun tetap mengacu pada aturan yang berlaku. “Sambil menunggu putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, kita pantau saja perkembangannya,” katanya.

Untuk prosedur dan proses pemberian sanksi, lanjut dia, pihaknya akan membentuk tim gabungan. “Jadi kami akan melibatkan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) berdasarkan aturan yang berlaku,” tandasnya.


div>