SENIN , 18 DESEMBER 2017

Diklatpim I Usulkan Kebijakan Presiden Solusi Peningkatan Produksi Logistik Maritim

Reporter:

Editor:

Sofyan Basri

Rabu , 18 Oktober 2017 20:17
Diklatpim I Usulkan Kebijakan Presiden Solusi Peningkatan Produksi Logistik Maritim

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pendidikan Latihan Pimpinan (Diklatpim) I, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mengkaji kebijakan untuk membenahi layanan logistik maritim secara nasional.

Sejauh ini, persoalan logistik di Indonesia terdapat di wilayah kemaritiman, dalam hal ini kesediaan pelabuhan yang ada khususnya pelabuhan yang dikomersilkan.

Pembahasan ini dijelaskan dalam forum alumni Diklatpim I angkatan XXXVII LA RI ketika menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Policy Brief dibahas Penataan Pengelolaan Pelabuhan Menuju Peningkatan Daya Saing Logistik Maritim Nasional yang digelar di Makassar, Rabu, (18/10).

“Kita ingin pelabuhan kita lebih efisien, kita ingin memberikan rekomendasi benahi pelabuhan kita agar bisa bersaing secara internasional,” kata Setiabudi Algamar yang merupakan Widyaiswara Utama LAN RI.

Setiabudi mengakui saat ini indeks logistik Indonesia masih rendah. Karenanya, dirinya berharap dengan menerapkan kebijakan yang tepat indeks ini dapat meningkat.

Hal ini, kata dia, dapat dilakukan diantaranya dengan menyederhanakan perizinan di pelabuhan baik proses maupun waktu yang dibutuhkan. “Ini telah diinisiasi oleh Pelindo II yang sudah sangat terkomputerisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Inspektur Bappenas Ronny Dwi Susanto mengatakan salah satu usulan yang mengemuka adalah model bisnis yang terintegrasi antara pelabuhan, komoditas, dan kapal.

“Di pelabuhan ada banyak instansi yang terlibat, lalu komoditas harus kita pilih yang jadi unggulan di tiap wilayah, dan jenis kapal apa yang digunakan,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus jelas memainkan fungsi fasilitasi dan regulasi. “Jangan sampai justu mengganggu,” imbuhnya.

Rekomendasi dari kegiatan ini, kata dia, nantinya akan diseminarkan di lembaga tinggi negara dengan mengundang tiga kementerian.

“Selanjutnya akan ada satu lagi seminar, atau apakah rekomendasi ini akan disampaikan langsung ke presiden atau menteri,” pungkasnya. (*)


div>