MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Dikritik, Sumarsono Tetap Hibahkan 7 Hektare ke Al Markaz

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

MA

Kamis , 30 Agustus 2018 08:10
Dikritik, Sumarsono Tetap Hibahkan 7 Hektare ke Al Markaz

Mantan Pj. Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM– Rencana hibah lahan seluas 7 Hektare (Ha) di area Masjid Al Markaz Al Islami Makassar terus berlangsung, saat ini sedang dalam pembahasan dewan.
Pejabat (Pj) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, mengatakan, hibah lahan itu terus dilanjutkan karena menganggap lebih besar kepentingan ummat di dalamnya.
“Demi kemakmuran masjid dan kemajuan pendidikan islam di Sulsel, serta menjalankan amanah alm Jenderal M jusuf yang ingin menghadirkan masjid besar dan lengkap kebanggaan Sulsel,” kata Sumarsono, Rabu (29/8) malam.
Sumarsono bahkan tidak gentar jika mendapat kritikan pedas dari sejumlah pengamat pemerintahan dan pemerhati aset.
“Saya tidak masalah bila terkena nokta hitam, sejauh DPRD Sulsel menyetujui hibah surgawi ke Al Markaz tersebut,” ucapnya.
Hanya saja Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri ini, mengatakan,untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya masih menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
“Tergantung hasil Pansus DPRD Sulsel sebagai wakil rakyat. Bisa lanjut dan bisa tidak. Kewenangannya di DPRD Sulsel, untuk menyetujui atau menolak. Sedang gubernur hanya akan secara administratif mengesahkan bila disetujui DPRD,” ulasnya.
Sebelumnya, kritikan dan penolakan atas langkah yang dilakukan Pj Gubernur itu dilontarkan sejumlah pemerhati aset daerah. Salah satunya Mulawarman. Ia bahkan mewanti-wanti Sumarsono untuk tidak menghibahkan aset Pemprov Sulsel kepada Yayasan Al Markaz Al Islami. Menurut dia, jika aset tersebut dihibahkan, maka akan menjadi noktah hitam kepemimpinan Sumarsono di Sulsel.
“Jangan sampai Pak Gubernur meninggalkan dosa di Sulsel dengan melepas aset pemprov,” kata Mulawarman.
Mantan jurnalis senior itu, dengan tegas menolak hibah aset tersebut ke Yayasan Al Markaz Al Islami. Sebab, meski akan dibangun untuk Islamic Center, namun rencana yayasan untuk membangun sekolah terpadu tetap berorientasi bisnis.
“Itu kan ada SPP-nya. Trus, apa nanti sekolah itu bisa diakses masyarakat miskin apa tidak?,” katanya.
Mulawarman juga memuji langkah Pansus DPRD Sulsel yang ingin menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas masalah ini.
“Saya juga menyarankan Pansus untuk menemui sejumlah tokoh seperti Prof Halide. Karena dia tidak setuju dengan penghibahan lahan itu,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Pansus aset DPRD Sulsel dijadwalkan bakal menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta. Pertemuan ini untuk membahas status lahan seluas 7 Ha milik Pemprov Sulsel yang rencananya akan dihibahkan untuk Yayasan Al Markaz Al Islami. (**)


div>