RABU , 17 OKTOBER 2018

Dilema Kampanye Jika Difasilitasi KPU

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 24 Februari 2018 14:30
Dilema Kampanye Jika Difasilitasi KPU

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kegiatan pencitraan oleh para calon kepala daerah (cakada) pada masa kampanye di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 sepenuhnya berada dalam kuasa KPU. Hampir semua biaya kegiatan pencitraan kandidat dalam masa kampanye dibiayai oleh KPU dengan menggunakan anggaran APBD dan APBN.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017, ada empat model kampanye tanggungan KPU. Antara lain penyebaran bahan kampanye, alat peraga, iklan media massa, penyebaran bahan kampanye, dan debat publik. Tahapan kampanye dimulai tiga hari pasca penetapan pasangan calon hingga minus tiga hari jadwal pencoblosan.

KPU memang menganggarkan untuk empat item saja. Selebihnya menjadi tanggungan para kandidat termasuk dalam kampanye lain yang tidak melanggar.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPUD Sulsel, Asrar Marlang mengatakan KPU sudah menetapkan nominal besaran rupiah yang dipatok untuk kebutuhan kampanye serta umbul-umbul yang disiapkan oleh KPU pada prosesi Pilgub.

“Khusus anggaran kampanye dari KPU kampanye dan APK. Rp 15 miliar lebih,” ujarnya, Jumat (23/2) kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk kebutuhan Alat Peraga Kampanye (APK) sudah diestimasikan berdasarkan jumlah kandidat serta daerah yang akan dipasang.
APK dan Bahan Kampanye (BK) serta umbul-umbul dan poster yang didesain oleh KPU akan disebar di 24 kabupaten/kota, 307 Kecamatan, 3.047 desa/kelurahan dan 2.695.281 Kepala Keluarga (KK) di Sulsel.

“Baliho sebanyak 480 akan disebar di 24 kabupaten/kota, umbul-umbul sebanyak 24.560, spanduk sebanyak 24.376, selebaran yakni 5.390.562, brosur berisi visi-misi kandidat sebanyak 5.390.562, pamflet sebanyak 5.390.562 dan poster sebanyak 5.390.562,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir menambahkan, anggaran untuk APK dan BK ditanggung oleh negara melalui KPU. Namun, APK dan BK juga sebagian ditanggung atau disiapkan oleh kandidat.

Lanjut dia, kebijakan tersebut sesuai penugasan UU sehingga pihaknya menjalankan sesuai regulasi dalam pelaksanaan Pilgub. “Misalnya KPU produksi lima baliho perkabupaten. Kandidat tanggung 150 persen atau 7 spanduk,” singkatnya. (*)


div>