KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Dinas Koperasi Tutup Koperasi Fiktif

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Selasa , 12 Desember 2017 13:56
Dinas Koperasi Tutup Koperasi Fiktif

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Sulsel, H Abd Malik Faisal. ist

– Evaluasi akan Dilaksanakan 2018

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Sulsel kembali akan melakukan evaluasi kepada sekira 2.000 pelaku usaha koperasi di Sulsel yang tersisa pasca penghapusan 1.318 koperasi fiktif yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) RI, beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abdul Malik Faisal, mengatakan, evaluasi yang akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang dilakukan agar semua koperasi yang ada dapat masuk dalam kategori sehat.

“Kemungkinan koperasi yang dihapuskan atau ditutup akan bertambah, karena ini akan dievaluasi dengan menetapkan kriteria, diantaranya Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal tiga kali dalam setahun, usaha aktif, dan anggotanya aktif,” kata Malik, Senin (11/12) kemarin.

Malik menambahkan, walaupun tetap melakukan monitoring, namun ada saja pengurus koperasi tidak mengakui jika mereka sudah tidak aktif. “Makanya, kami biasa memberikan kesempatan buat mereka jika keberatan, misalnya bersurat secara langsung dengan melampirkan bukti mereka masih aktif,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya sebanyak 3.000 lebih koperasi yang terdaftar di Sulsel sebagai koperasi fiktif, 1.318 diantaranya akhirnya secara resmi diberikan surat penonaktifan.

“Masih ada sekira 2.000 koperasi yang masuk dalam lampu kuning dan ini akan kami beri peringatan lagi. Sudah ada juga tim kami siapkan untuk koperasi yang sudah dihapus sesuai arahan dari Kementerian, yang melibatkan tiga unsur terkait tentunya, sehingga nantinya tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Sementara, di Sulsel sendiri koperasi yang ada sebanyak 8.654 unit, terdiri dari 5.391 koperasi aktif sedangkan sisanya masuk kategori tidak aktif

Mengenai nasib 1.318 koperasi yang tidak aktif, Malik menegaskan, mereka ini tidak akan diakui lagi sebagai koperasi yang dibawah binaan dinasnya, badan hukumnya dihapuskan. Namun, memang yang harus diwaspadai juga, adanya oknum tertentu yang mencoba memanfaatkan koperasi yang tidak aktif untuk mendapatkan modal.

“Kami mewaspadai ini, karena jangan sampai koperasi ini dipakai. Jadi dimainkan oknum tertentu bekerjasama dengan pegawai koperasi, jadi modelnya mereka balik nama setelah dapat bantuan menghilang. Ini banyak terjadi,” terangnya.

Namun, Malik mengakui, untuk mengajukan modal juga tidak gampang karena koperasi ini harus melampirkan keterangan dan persyaratan dulu, diantaranya harus melampirkan surat keterangan sehat dari Dinas Koperasi, nanti tim yang turun memerika keuangan dan keanggotanya. Kalau memenuhi syarat akan terbit lembaran keterangan koperasi ini sehat.

“Selain itu, harus melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan modal dari perbankan,” paparnya

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latif, menyatakan, evaluasi terhadap koperasi tidak sehat adalah langkah yang tepat.

“Jagan melihat banyaknya koperasi, tapi seperti apa, koperasi ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau hanya sekadar jumlah koperasi, tapi tidak ada gerakan tentu percuma saja,” ungkapnya.

Padahal, menurutnya koperasi diharapkan mampu menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat. Dengan koperasi bisa berkumpul, berusaha dan menghasilkan.

“Kalau cuma nama tidak ada kegiatan tentu rugi. Tentu dalam mengevaluasi akan dilihat, kalau misalnya koperasi ini diberi bantuan dan bisa berjalan, kenapa tidak dibantu permodalan. Kalau dibantu, tapi tidak bisa berjalan, lebih baik menonaktifkannya,” ujar Latif. (*)


div>