SELASA , 13 NOVEMBER 2018

Dinas Penataan Ruang Gelar Koordinasi Bersama Pemohon SLF

Reporter:

Editor:

dedi

Kamis , 30 Maret 2017 20:13
Dinas Penataan Ruang Gelar Koordinasi Bersama Pemohon SLF

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Menindaklanjuti penerapan Permen PUPR No. 25 thn 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penerbitan Permohonan Sertifikat laik Fungsi bagi bangunan gedung yang ada di Kota Makassar, di Hotel Maleo, Kamis (30/3).

Rapat Koordinasi ini sekaligus mengundang para pemohon Sertifikat Laik Fungsi (SLF) guna mendapatkan petunjuk teknis terkait tata cara dan syarat pengajuan permohonan penerbitan SLF tersebut.

Pemohon tersebut antara lain New Makassar Mall, Daya Grand Square, Hotel Ibis, Hotel Amaris dan Hotel Four’s Point Sheraton.

Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menyampaikan tujuan rapat koordinasi yang digelar tersebut untuk memberikan gambaran singkat terkait permohonan penerbitan SLF.

Selain itu, diakuinya jika saat ini pihaknya tengah intens mensosialisasikan penerbitan SLF tersebut sembari menunggu pengesahan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai kewajiban penerbitan SLF terhadap pemilik bangunan gedung di Makassar.

“Saat ini payung hukumnya masih berdasarkan Permen PUPR No. 25 thn 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Untuk tahu ini kita juga sudah mengajukan ke pak wali untuk mengesahkan Perwali terkait SLF ini, sehingga ke depan tidak ada lagi bangunan yag tidak mengantongi SLF ini,” terang Kafrawi.

Dijelaskannya bahwa, SLF ini diwajibkan terhadap 2 golongan bangunan, yakni bangunan gedung pada umumnya antara lain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah 2 lantai dan rumah yang lebih 2 lantai, sementara untuk golongan bangunan gedung tertentu diantaranya adalah bangunan gedung untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus.

“Untuk bangunan rumah tinggal tunggal dan 2 lantai itu masa berlakunya 20 tahun, sedangkan untuk rumah tinggal 2 lantai lebih dan bangunan gedung untuk kepentingan umum itu ditetapkan 5 tahun,” tambah Kafrawi.

Penerapan SLF ini, kata Kafrawi semata-mata untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan pemilik ataupun orang yang memanfaatkan bangunan tersebut. Selain itu, dengan SLF ini keandalan bangunan gedung tersebut juga dapat diketahui yang meliputi dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

 


div>