JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Dinas PMD Bantaeng Diduga Langgar E-Katalog LKPP

Reporter:

Jejeth

Editor:

Lukman

Minggu , 08 Juli 2018 23:39
Dinas PMD Bantaeng Diduga Langgar E-Katalog LKPP

Sekretaris LSM Laskar Anti Korupsi, Andi Sofyan Hakim

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bantaeng diduga telah melanggar dan keluar dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ada pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp 1,3 Miliar untuk pengadaan barang Elektronik Voting (E-voting) pada pemilihan kepala desa yang lalu.

“Pelelangannya tidak merujuk pada e-katalog sesuai Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan laporan pembelanjaan tidak sesuai mekanisme,” jelas Sekretaris LSM Laskar Anti Korupsi, Andi Sofyan Hakim, Minggu (8/7).

Dia menduga, pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas PMD tidak sesuai spesifikasi dan pembelajaannya dilakukan di pasar gelap.

“Pengadaan barangnya tidak sesuai speck dan kami mencurigai pembelanjaan barang dilakukan dipasar gelap karena tidak terdata pada e-katalog,” katanya.

Menurut Sofyan Hakim sapaan akrabnya, menduga Dinas PMD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami menduga Dinas PMD selaku KPA telah melakukan tindak pidana korupsi. Kasus tersebut sudah pernah saya laporkan di Kejaksaan Tinggi Bantaeng pada bulan 6 lalu. saya berharap kejaksaan agar jangan pandang bulu dan mengusut tuntas tindak pidana korupsi ini,” tegasnya. (*)


div>