RABU , 19 DESEMBER 2018

Dinas PTSP Kaji Perwali PBB

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Senin , 19 Februari 2018 11:30
Dinas PTSP Kaji Perwali PBB

Kepala Dinas PM-PTSP Kota Makassar, Andi Bukti Djufri. foto: Suryadi Maswatu/rakyatsulsel.

* Sektor IMB Dinilai Diskriminatif

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) punya cara sendiri untuk mencapai target Tahun 2018 yakni membukukan pendapatan Rp 75 miliar. PTSP bakal mengkaji Peraturan Wali Kota (Perwali) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus di sektor izin IMB.

Di sektor ini kerap kali terjadi diskriminasi harga dimana PBB rumah, perumahan dan hotel saat ini sama. Sementara nilai jual berbeda, sehingga PTSP mengkaji untuk membuatkan Perwali PBB.

Kepala Dinas PM PTSP, Andi Bukhti Jufri mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengkajian tentang Perwali PBB yang dianggap terjadi kesamaan harga padahal nilai jual berbeda.

“Kita baru rampungkan konsep indeksnya (Harga Rumah, Perumahan dan Hotel) habis itu kita serahkan ke bagian hukum,” ucap Andi Bukhti Jufri, Minggu (18/2) kemarin.

Lanjut mantan Kepala Disnaker Makassar ini, inisiasi perwali PBB ini berasal dari PTSP dan hal itu dibenarkan oleh Undang-undang untuk mengubah tiap lima tahun dan melihat perkembangan kota.

“Masih dalam kajian, kita butuh referensi dan peraturan-peraturan yang bisa mendukung terhadap perubahan indeks harga tersebut,” kata Andi Bukhti.

Ia menjelaskan bahwa alasan dilakukan Perwali PBB ini melihat peraturan daerah yang mengatur tentang PBB telah mencapai batas waktunya, sehingga memungkinkan dilakukan evaluai dan pembaruan.

“Kita melihat sejauh ini ternyata terjadi diskriminasi nilai yang diberikan kepada masyarakat, karena rumah tinggal, ruko, perumahan dan hotel nilainya sama indeksnya,” kata Andi Bukhti.

Dengan pertimbangan itu ditambah dengan target pendapatan tahun 2018 di PTSP Kota Makassar yang lebih besar lagi, dimana tahun sebelumnya Rp 45 miliar dan tahun 2018 menjadi Rp 75 miliar.

“Ini sebagai langkah-langkah inovasi sehingga pendapatan bisa bagus dan diskriminasi terhadap masyarakat,” jelas Andi Bukhti.

Terpisah, terkait PBB, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggenjot pembentukan Laskar PBB pasalnya Bapenda memiliki target tinggi dalam mengejar objek pajak daerah, utamanya peningkatan setoran dari sektor PBB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan mengatakan bahwa Bapenda masih menggodok pembentukan laskar PBB yang mencapai 100 orang.

“Tugas utama laskar ini, menjustifikasi setiap tanah dan bangunan, sehingga ada kualifikasi-kualifikasi tertentu yang kita butuhkan dalam merekrut Laskar PBB ini,” ucap Irwan Adnan.

Ia mengatakan bahwa pembentukan ini sama halnya dengan keberadaan Laskar Pajak, hanya saja memiliki pekerjaan yang berbeda, sementara untuk kinerjanya, Laskar PBB ini ditugaskan mendatangi 10 hingga 25 rumah per hari.

“Mereka bertugas memverifikasi luas tanah apakah sudah benar sesuai data, jadi setiap hari ada data sekira 1.500 sampai 2.000 Data yang di-update,” lanjutnya. (*)

 


div>