JUMAT , 19 JANUARI 2018

Dinas PU Siapkan Rp10 Miliar Untuk Tujuh Program Pengendali Banjir

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 05 Januari 2018 14:10
Dinas PU Siapkan Rp10 Miliar Untuk Tujuh Program Pengendali Banjir

BANJIR. Warga menggunakan ban sebagai pelampung untuk melewati banjir di area rumahnya di kompleks Kodam III Paccerakkang, Makassar, Rabu 20 Desember. Hujan yang mengguyur Kota Makassar hingga dua hari membuat puluhan rumah warga terendam banjir. RAKYAT SULSEL/ ZUL KIFLI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2018 untuk pengendalian banjir. Anggaran itu untuk pengerjaan tujuh item program.

Tujuh program tersebut diantaranya, normalisasi pengerukan kanal senilai Rp1,2 miliar, rehabilitasi rumah pompa dan pintu air senilai Rp1,1 miliar, pembangunan rumah pompa dan pintu air senilai Rp3 miliar, serta biaya operasional pengelolaan pintu air sebesar Rp252 juta.

Selanjutnya, Rp66,9 juta untuk penyusunan atau perencanaan program drainase, rehabilitasi sedang/berat dermaga kayu bangkoa senilai Rp814 juta dan pembangunan tanggul dan taulud Rp4,2 miliar.

Kepala Seksi Pembangunan Drainase Kota Makassar, Khaeruddin menyatakan bahwa untuk pengerukan drainase akan dilakukan setiap saat bergantung pada kondisi sedimen di saluran. “Kalau menumpuk dikeruk lagi,” kata Khaeruddin, Kamis (4/1).

Sementara untuk pengerukan kanal akan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang, pihaknya mengaku hanya membantu pemerintah pusat dengan peralatan dan sumberdaya jika sewaktu-waktu diminta. Namun, persoalan pengerukan adalah kewenangan balai besar pompengan.

“Kita cuma bantu peralatan dan sumber daya jika diminta, balai yang keruk,” kata Khaeruddin.

Sementara itu, Kepala Bidang Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PU Kota Makassar, Fuad Azis mengatakan, anggaran tersebut diperuntukkan meminimalkan volume air jika terjadi banjir. Itu sebagai salah satu upaya pemerintah menuju 0 Persen genangan pada tahun 2019 mendatang.

“2018 kita fokuskan ke pengendalian banjir, makanya kita ada tambahan 100 satgas drainase ini nanti mengeruk sedimentasi,” kata dia.

Ia menjelaskan, penambahan satgas tersebut juga bertujuan untuk mengaktifkan saluran drainase yang belum tersentuh sama sekali. “Kita akan melakukan perbaikan drainase yang belum kita sentuh, maupun peningkatan yang sudah kita lakukan rehabilitasi selama ini,” ucap Fuad Aziz.

Selain itu, Fuad mengatakan, ,, pihaknya mulai merencanakan pembangunan sistem saluran bawah tanah di Kawasan Kompleks Kodam III Paccerakkang, hal itu dilakukan untuk menghindari banjir parah kembali melanda.

“Ada tiga sistem yang harus digunakan di sana karena Kodam III itu daerah cekungan, salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat saluran bawah tanah yang tembus ke saluran sekunder menuju kanal atau sungai,” ungkap Fuad.

Selain opsi itu, rencana lain yang mungkin akan dilaksanakan yakni membuat flood wall atau dinding penahan ketika air sungai meluap.

“Kalau terjadi luapan sungai, bisa pakai sistem kedua yaitu membuat flood wall, dinding banjir yang kita bikin supaya luapan sungai tidak lagi masuk ke kawasan pemukiman,” ujarnya.

Ia mengatakan dua pilihan tersebut membutuhkan dana cukup besar, serta area yang luas untuk membuat tempat penampungan air. “Kalau melihat kondisi di sana yang paling cocok memang adalah saluran bawah tanah. Nanti kita bikin penampungan di bawah jalan-jalan. Begitu air sungai mulai surut, kita pompa air yang ditampung itu,” kata Fuad.

Diketahui, pada 2017 lalu Dinas PU melakukan rehabilitasi drainase di 63 titik yang tersebar di 14 Kecamatan. Selain itu, PU juga membangun 70 titik drainase di tahun yang sama.

Sementara untuk tahun ini, Dinas PU kembali akan melakukan rehabilitasi dan pengerjaan drainase di beberapa titik yang belum tersentuh. (*)


div>