SELASA , 13 NOVEMBER 2018

Dinilai “Lembek” Sikapi PTPN XIV, Plt Bupati Enrekang Gelar Rapat Darurat

Reporter:

Aziz Taba

Editor:

Lukman

Rabu , 14 Maret 2018 22:40
Dinilai “Lembek” Sikapi PTPN XIV, Plt Bupati Enrekang Gelar Rapat Darurat

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Enrekang HM. Amiruddin saat menggelar rapat darurat bersama unsur pimpinan daerah (Forkopimda) di Ruang rapat Bupati, Rabu (14/3/2018).

ENREKANG, RAKYATSULSEL.COM – Penyelesaian konflik agraria antara warga Maiwa dengan PTPN XIV belum juga membuahkan solusi yang memuaskan kedua pihak. Perseteruan keduanya bahkan semakin mengarah kekonflik sosial.

Kejadian terbaru pihak PTPN XIV yang dikawal sekelompok Brimob bersenjata lengkap mengobrak-abrik padi salah seorang warga Maiwa yang menjadi gantungan harapan hidupnya.

Menyikapi konflik yang arahnya makin memanas itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Enrekang HM. Amiruddin menggelar rapat darurat bersama unsur pimpinan daerah (Forkopimda) di Ruang rapat Bupati, Rabu (14/3/2018). Hadir dalam rapat tersebut yakni Ketua DPRD Enrekang, Kapolres Enrekang, Kajari Enrekang, Dandim 1419, Kadis Satpol PP, Camat Maiwa dan sejumlah pejabat penting lainnya.

Menurut Amiruddin, konflik antar warga tersebut sudah mengarah ke konflik sosial. Namun Mantan Ketua DPC Partai Nasdem ini, mengharapkan kedua pihak yang berseteru untuk tetap berkomunikasi dengan baik.

“Dan tidak boleh ada yang dikorbankan, khususnya masyarakat. Karena kita hadir disini untuk melayani rakyat,” ujar Amiruddin.

Ketua DPRD Enrekang Disman Duma dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa pihaknya sudah merencanakan pembentukan pansus terkait kasus warga melawan perusahaan plat merah tersebut.

“Kemarin kita sudah mau Bamuskan, sebagai langkah menuju pembentukan pansus, namun diundur karena tidak qorum. Tapi kita tetap jadwalkan ulang,” terang Disman yang juga politisi PAN ini.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Maiwa Bersatu (ABM) Andi Zulfikar menilai Pemkab Enrekang lembek alias tidak tegas menyikapi persoalan warganya. Menurut dia, kasus ini sudah beberapa kali diadakan pertemuan-pertemuan antar para pihak yang berkepentingan, tapi solusinya belum kelihatan.

“Pemda Enrekang tidak tegas bersikap di lapangan. Tahun-tahun sebelumnya sudah ada pernyataan bersama Forkopimda yang intinya menyatakan keberadaan dan aktifitas PTPN XIV adalah ilegal,” kata Zulfikar. (**)


div>