MINGGU , 20 JANUARI 2019

DIPA Sulsel 2019 Naik Jadi Rp51,93 Triliun

Reporter:

Iskanto

Editor:

Jumat , 21 Desember 2018 13:21
DIPA Sulsel 2019 Naik Jadi Rp51,93 Triliun

ilustrasi anggaran

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sulawesi Selatan untuk tahun 2019 mencapai Rp51,93 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp79 miliar dari tahun anggaran 2018 yang mencapai Rp51,14 triliun.

DIPA 2019 telah diserahkan oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah kepada sejumlah instansi pemerintah maupun lembaga di Sulsel. Penyerahan secara langsung dilaksanakan di Gedung Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Kamis (20/12).

DIPA 2019 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan APBN di Sulsel. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) menekankan agar anggaran ini dapat difungsikan dengan menyentuh kepentingan rakyat.

Khusus dana pemerintah, Sulsel menerima APBN sebesar Rp32,13 triliun, anggaran itu untuk 24 kabupaten kota di Sulsel. Sehingga nilai itu naik sebesar 3,33 persen dari tahun sebelumnya, yakni senilai Rp31,2 triliun.

“Ini kan secara nasional APBN Sulsel naik, tapi memang kita berharap khususnya provinsi dan daerah supaya program itu betul-betul program prioritas. Jangan program-program pendukung agar satu rupiah pun dirasakan manfaatnya masyarakat,” kata NA usai acara penyerahan DIPA 2019 kemarin.

Untuk menghindari tindakan korupsi, NA mengingatkan agar pelaksanaan tender proyek tidak melakukan penunjukan langsung.

“Kurangi penunjukan langsung (PL) anggaran-anggara itu jangan dibuat kecil-kecil. Buatlah besar langsung dirasakan, karena dibanyak tempat sudah banyak terindikasi dibuat kecil-kecil agar bisa diatur. Demikian juga Unit Lelang Pemerintah (ULP) ini harus berubah. Harus profesional,” paparnya.

Ia juga berharap agar seluruh program yang menyentuh ULP harus dilaporkan ke tim audit, terutama auditor internal seperti inspektorat.

“Saya berharap 2019 ini semua program yang akan dilelang di ULP diberikan di inspektorat untuk dilakukan review. Apakah ada mark up atau apa. Ini penting. Supaya lebih awal bisa dideteksi,” ulasnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin yang hadir pada penyerahan DIPA tersebut mengingatkan, reformasi birokrasi bukan semata untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam melayani rakyat, namun yang terpenting meletakkan pondasi yang dibutuhkan bangsa untuk memenangkan persaingan global.

Dalam hal ini, peran kepala daerah, kata dia sangatlah penting bagi perluasan akses pelayanan publik hingga ke pelosok daerah, penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengembangan tata laksana lembaga yang semakin menjawab harapan publik.

Menteri meminta agar pembangunan dan pengembangan SDM aparatur negara diatensi penuh oleh seluruh kepala daerah.

“Pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah aset utama kemajuan bangsa. Kita jangan berpikir lagi bahwa Indonesia luas geografinya besar, dengan sumber daya alam melimpah. Jika kualitas SDM kurang baik, siapa yang akan mengelola itu semua?” ujarnya.

Dijelaskan, kondisi SDM terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2016, menurut hasil asesmen/penelitian UNDP, IPM Indonesia menduduki peringkat 113 dari 188 negara dengan nilai indeks komposit 0,689. Indonesia tergolong negara dengan pembangunan manusia sedang.

Pada postur ASN, saat ini terdapat 4,37 juta PNS, yang tersebar pada total 696 kementerian / lembaga dan pemda, dengan kondisi persebaran belum ideal. Pasalnya, PNS didominasi kelompok fungsional umum (43 persen), usia 51 tahun (20,36 persen), serta jabatan fungsional tertentu (JFT) kategori kompetensi dan performa rendah (34,5 persen).

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Sudarmanto mengatakan proses penerbitan DIPA tahun 2019 ini merupakan tahap akhir dari seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.

Menurutnya, untuk realisasi anggaran Sulsel 2018 memang tidak 100 persen, hanya sekitar 80 persen untuk menunjang proyek di Sulsel. Alasannya, kata dia terdapat beberapa masalah di lapangan sehingga realisasi itu tidak maksimal.

“Realisasi kita 2018 cukup baik, kenapa gak sampai 100 persen? karena rata-rata belanja modal dan pengadaan infrastruktur itu masalah terlambat lelang, penunjukan pejabatnya lamban, barangnya tidak terulang di sini, termasuk masalah lahan. Itu masih banyak anggaran yang sudah diberikan kemarin dananya tapi masih terkendala dengan sengketa lahan. Itu lah kira-kira sisanya 80 persen itu,” papar Sudarmanto. (aln)


div>