SENIN , 11 DESEMBER 2017

DIPA Sulsel Tahun 2018 Tembus Rp 31,2 Triliun

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 07 Desember 2017 10:38
DIPA Sulsel Tahun 2018 Tembus Rp 31,2 Triliun

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan DIPA Sulsel kepada Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpodi Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu malam (6/12). ist

* Makassar Tertinggi, Parepare Terendah

BOGOR, RAKYATSULSEL.COM – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018, telah diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur se Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan (Sulsel). Penyerahan DIPA dilaksanakan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu malam (6/12).

Untuk tahun anggaran 2018, Sulsel menerima DIPA sebesar Rp 31,2 triliun. Terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Rp 826 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 249 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 4 triliun, DAK Non Fisik Rp 5 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 489 miliar, dan Dana Desa Rp 1,9 triliun.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, DIPA tertinggi diraih Kota Makassar sebesar Rp 1,9 triliun, disusul Kabupaten Bone Rp 1,8 triliun, dan Gowa Rp 1,3 triliun. Sedangkan Parepare menerima DIPA terendah, hanya Rp 633 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, mengungkapkan, DIPA Sulsel tahun 2018 sebesar Rp 31,2 triliun meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 29,6 triliun. Angka tersebut diluar alokasi dana APBN yang diterima lembaga dan instansi vertikal yang ada di Sulsel.

 

“DIPA Sulsel tahun 2018 sebesar Rp 31,2 triliun, ini belum termasuk alokasi APBN untuk lembaga dan instansi vertikal yang ada di Provinsi Sulsel,” kata Jufri.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Aziz, menambahkan, ada beberapa poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya. Diantaranya, sederhanakan segala urusan dengan pemerintah/birokrasi. Kemudian, sinkronisasikan kegiatan, termasuk antara pusat dan daerah.

“Presiden juga menyampaikan agar belanja yang fokus dan tidak tersebar kecil-kecil. Termasuk meningkatkan belanja untuk layanan publik,” jelasnya.

Selain itu, penerbitan Peraturan Daerah (Perda) pada kegiatan inti, bukan kegiatan pendukung. Serta, dana desa agar dilaksanakan secara swakelola dengan skim padat karya/cash for work.
“Intinya, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lompatan perbaikan indeks kemudahan berusaha agar dipertahankan, sehingga ekonomi tetap tumbuh,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun. Angka itu meningkat dari belanja negara sebesar Rp 2.080 triliun di tahun ini.

APBN 2018 ini terdiri anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 766,1 triliun.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 847,4 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 607 triliun.

Transfer ke daerah dan dana desa dengan total Rp 766,1 triliun, terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 60 triliun.

Anggaran ini untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik di daerah, mengentaskan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Penyerahan DIPA dilakukan lebih awal dibanding penyerahan DIPA tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2016 diserahkan pada tanggal 14 Desember. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran oleh kementerian/lembaga dan daerah pada 2018. (*)

Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 se Provinsi Sulawesi Selatan

1. Pemprov Sulsel : Rp 5.543.311.234.000
2. Bantaeng : Rp 782.006.036.000
3. Barru : Rp 806.684.822.000
4. Bone : Rp 1.871.985.615.000
5. Bulukumba : Rp 1.197.603.800.000
6. Enrekang : Rp 883.094.815.000
7. Gowa : Rp 1.395.315.043.000
8. Jeneponto : Rp 1.037.160.713.000
9. Luwu : Rp 1.121.799.628.000
10. Luwu Utara : Rp 1.090.435.678.000
11. Maros : Rp 1.106.905.369.000
12. Pangkep : Rp 1.132.667.331.000
13. Palopo : Rp 765.379.119.000
14. Luwu Timur : Rp 1.006.589.568.000
15. Pinrang : Rp 1.055.490.539.000
16. Sinjai : Rp 972.200.930.000
17. Selayar : Rp 941.182.184.000
18. Sidrap : Rp 991.778.037.000
19. Soppeng : Rp 953.995.989.000
20. Takalar : Rp 959.104.781.000
21. Tana Toraja : Rp 904.767.428.000
22. Wajo : Rp 1.201.919.660.000
23. Parepare : Rp 633.990.369.000
24. Makassar : Rp 1.945.654.956.000
25. Toraja Utara Rp 952.939.182.000

Total : Rp 31.253.962.826.000

* Belum termasuk dana APBN yang diterima lembaga dan instansi vertikal yang ada di Sulsel.


div>