MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

Dirjen Peradilan Umum MA Resmikan PTSP di Tana Toraja

Reporter:

Cherly

Editor:

Lukman

Rabu , 25 Juli 2018 16:10
Dirjen Peradilan Umum MA Resmikan PTSP di Tana Toraja

Foto bersama disela-sela peresmian PTSP pengadilan Negeri se-wilayah hukum Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Pengadilan Negeri Makale, Tana Toraja, Rabu 25 Juli 2018

TANA TORAJA, RAKYATSULSEL.COM – Direktur Jenderal (Dirjen) Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, DR. H. Herri Swantoro, SH, MH meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One Gate Integrated Service, pengadilan Negeri se-wilayah hukum Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Pengadilan Negeri Makale, Tana Toraja, Rabu 25 Juli 2018.

Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae dalam sambutannya mengatakan bahwa satu kebangaan bagi Toraja bahwa tahun ini bisa menjadi tuan rumah peresmian PTSP yang dihadir langsung Dirjen Peradilan Umum.

“Olehnya itu saya berharap ke depan kerja sama dan sinergitas bisa terus terjalin,” kata Nico.

Sementara itu Dirjen Peradilan Umum RI, Herri Swantoro mengatakan bahwa dalam peresmian PTSP se-Sulselbar ini, ada tiga hal yang sangat penting yang mana ketiganya saling berkaitan. Hal ini berkaitan dengan upaya Mahkama Agung RI untuk meraih kembali kepercayaan dari pencari keadilan untuk mengembalikan kepercayaan, dan mengembalikan paradigma masyarakat tentang peradilan.

“Yang pertama adalah Akreditasi, kedua PTSP dan Ikor. Akreditasi itu sangat penting,” ujarnya.

Dari lima Pengadilan Negeri yang telah dikunjunginya di Sulsel yang paling bagus adalah PN Pinrang, yang mana sistem pelayanannya telah berbasis elektronik, sistem online, yang mana semua proses peradilan mulai dari pendaftaran kasus hingga putusan itu dilakukan dengan sistem elektronik.

“Sehingga saat membutuhkan data sebuah kasus yang dibutuhkan datanya dalam beberapa detik saja sudah bisa kita ketahui perkembangannya. Untuk itu diharapkan semua PN yang ada agar menggunakan sistim eletronik,” imbaunya.

Untuk pelayanan PTSP merupakan sebuah keharusan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan peradilan yang seadil-adilnya serta transparansi dan akuntabel, menghadirkan rumah peradilan ramah terhadap pencari keadilan.

“Semua pengadilan didorong untuk melakukan pelayanan mulai dari registrasi kasus hingga putusan serta berita acara, semua harus berbasis elektronik dengan menggunakan paper lest. Dan akhir September sistem Ikor sudah diberlakukan di semua pengadilan yang ada di Indonesia. Terutama PN Makale yang masih nilai masih dibawah 600, untuk itu kepada pemkab setempat agar bisa memberikan dukungan untuk peningkatan pelayanan pengadilan Makale,” kunci Herri. (*)


div>